.webp)
Bank Dunia (World Bank) menyoroti kelemahan dari penargetan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang tidak tepat sasaran. Kondisi diperparah ketika terjadi lonjakan harga minyak global sehingga menggerus ruang fiskal dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Catatan itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026. Bank Dunia mengungkap 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM.
"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bank Dunia mencatat pengeluaran untuk subsidi energi di Tanah Air menjadi komponen belanja publik yang signifikan dan bergejolak, yakni mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal.
Guna mengatasi persoalan itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk menjalankan tiga paket reformasi subsidi BBM. Pertama, mencakup penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar.
Kedua, pemberian bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin guna mengimbangi dampak yang ditimbulkan. Menurut Bank Dunia, jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak akan menimbulkan beban fiskal terlalu besar, yakni hanya 10% dari total penghematan BBM.
Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak.
Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan itu secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal setara 1,3% dari PDB. Ruang fiskal itu diproyeksikan akan naik hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh.
"Implementasi sama pentingnya dengan desain implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dan perhitungan yang transparan bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali," tulis Bank Dunia.
(aid/fdl)
