Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejar target rasio elektrifikasi nasional yang mendekati 100 persen pada 2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari melanjutkan poin-poin program perluasan elektrifikasi juga telah dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025-2029 yang menjelaskan langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
"Roadmap tersebut diarahkan untuk melistriki seluruh lokasi yang belum memperoleh akses listrik dari PLN. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada rumah tangga tidak mampu setelah jaringan listrik tersedia," jelas Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bakom, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memaparkan strategi yang pertama adalah memperluas jaringan listrik ke wilayah-wilayah yang lokasinya berdekatan dengan jaringan PT PLN (Persero) yang telah tersedia.
Kedua, pemerintah akan membangun mini grid berbasis potensi energi setempat, termasuk energi baru terbarukan (EBT), untuk melayani permukiman komunal di wilayah terpencil maupun kepulauan.
Sementara itu, strategi ketiga adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai bagi permukiman yang tersebar dan dinilai tidak ekonomis untuk dijangkau jaringan listrik.
Berdasarkan data resmi PLN, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83% dari total jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia, sementara rasio desa berlistrik mencapai 99,97% dan rasio elektrifikasi yang dilayani langsung oleh PLN mencapai 98,56%.
(hal/ara)










































