.webp)
Pemerintah tengah mengkaji pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, khususnya untuk ukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Airlangga saat hendak pergi ke kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat siang ini.
"Ya, nanti saya laporkan Pak Presiden dulu. Harga khusus, ya harga khusus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan selama ini nelayan kecil, di bawah 30 GT sudah mendapatkan subsidi BBM dengan harga Rp 6.800/liter. Namun, harga khusus BBM tersebut diberikan untuk nelayan dengan kategori di atas 30 GT.
"Nelayan sudah dapat harga subsidi Rp 6.800/liter, tapi itu kapalnya di bawah 30 GT. (harga khusus BBM) ini (untuk nelayan) 30 GT sampai 200 GT," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga, rencana pemberian harga khusus BBM ini dilakukan untuk merespons kondisi harga minyak dunia yang bergejolak. "Selalu (disebabkan harga minyak) karena harga (minyak) terlalu bergejolak," terang Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan adanya permintaan harga khusus dari para nelayan dan kapal perikanan besar. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji harga khusus BBM untuk nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT.
"Tapi yang paling penting keinginan para nelayan besar itu, yang 30 GT sampai 200 GT, itu kan bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan," ujar Trenggono.
Selama ini nelayan yang mempunyai kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT membeli harga BBM dengan harga industri. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menyebut hal ini membuat biaya operasional mereka membengkak.
"Selama ini kan mereka berlaku harga BBM industri, yang sudah berlaku umum. Karena dengan harga itu, makanya mereka bebannya makin berat, karena 70% operasional kapal ini kan di BBM," kata Latif.
(acd/acd)
