Krisis BBM Makin Parah, PNS Iran Cuma Ngantor Sampai Jam 1 Siang

Pemerintah Iran mengubah pola kerja para pegawai negeri (PNS) dan mendorong penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) seiring memburuknya krisis bahan bakar, kerusakan infrastruktur, dan tekanan ekonomi imbas perang melawan Amerika Serikat (AS).

Melansir Al Jazeera, Kamis (24/9/2026), kebijakan itu dilakukan sebagai langkah penghematan biaya pemerintah, sekaligus untuk menghemat konsumsi bahan bakar, listrik, dan gas alam karena gangguan pasokan energi yang dihadapi negara tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah Iran resmi menetapkan jam kerja kantor dari pukul 8 pagi hingga 1 siang dengan sisa jam kerja sesuai kontrak akan dapat dilakukan secara daring dari jarak jauh. Kebijakan ini efektif berlaku mulai 23 September kemarin hingga akhir tahun fiskal Iran yang jatuh pada Maret 2027.

Lebih lanjut, seluruh kantor yang terkait dengan pemerintah juga diharuskan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja, sementara sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional akan mengikuti pengaturan terpisah yang akan diumumkan kemudian.

Kemudian setiap instansi pemerintah juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi para PNS dan manajer untuk menggunakan transportasi umum ketika bepergian ke tempat kerja.

Untuk mendorong masyarakat dan pekerja meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) juga akan digratiskan hingga pertengahan November.

"Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri pemerintah bahkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro untuk berangkat kerja sebagai bagian dari kampanye tersebut," tulis Al Jazeera dalam laporannya.

Bersamaan dengan itu, kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua rencananya juga akan secara bertahap diganti dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida. Meskipun arah kebijakan yang satu ini diperkirakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diimplementasikan.

Krisis Energi Jadi Biang Kerok Penetapan WFH

Berdasarkan data yang dikutip Al Jazeera menunjukkan, rata-rata produksi bensin harian Iran selama lima bulan pertama tahun kalender Iran, yang berakhir pada 22 Agustus 2026, mencapai 122 juta liter. Pada periode yang sama, konsumsi bensin mencapai 132 juta liter per hari.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 10 juta liter antara produksi dan konsumsi harian. Masalahnya kesenjangan antara tingkat produksi dengan konsumsi ini terus berlanjut pada paruh pertama bulan keenam tahun kalender Iran, dengan defisit produksi terhadap konsumsi berada di kisaran yang sama, yakni sekitar 10 juta liter per hari.

Alhasil pada awal September 2026, pemerintah Iran menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari satu tahun. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk penggunaan bensin di atas 110 liter per bulan.

Lebih lanjut, berdasarkan kebijakan yang sama pemerintah Iran juga menetapkan agar kendaraan impor dan sejumlah kategori kendaraan lainnya ikut dibatasi pada tingkat harga BBM yang paling mahal.

Di sisi lain, blokade Amerika Serikat yang diberlakukan sejak Juli 2026 secara efektif juga menghentikan impor bahan bakar yang sebelumnya cukup membantu dalam menutup kesenjangan antara pasokan dan permintaan domestik Iran.

Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan kapal tanker besar yang melintasi Selat Hormuz, sehingga berdampak terhadap pendapatan valuta asing negara tersebut.

Selain gangguan perdagangan dan pasokan bahan bakar, fasilitas energi Iran juga mengalami kerusakan akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Sebab selama perang fasilitas migas nasional, perusahaan petrokimia, serta depo bahan bakar utama dilaporkan menjadi sasaran serangan.

Berbagai kondisi inilah yang membuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian akhirnya sempat menandatangani arahan pada 12 September 2026 yang memerintahkan lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan, dengan tujuan mengurangi biaya konsumsi bensin, listrik, dan gas alam negara.

"Kami telah memulai penghematan konsumsi dari pemerintah," kata Pezeshkian pada awal September ini.

Simak juga Video 'Rincian Syarat Iran ke AS Agar Diplomasi Hidup Lagi':