.webp)
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk mengejar target Nationality Determined Contribution (NDC), yaitu agenda menekan emisi dan transisi ke ekonomi yang rendah karbon.
Anggaran tersebut diproyeksikan mencapai US$ 472,6 miliar periode 2021-2035. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut anggaran ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan kocek negara.
"Butuh dananya itu sekitar US$ 472 miliar. Banyak, sekitar Rp 8.000-an triliun. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam kegiatan Media Gathering di Bogor, Jumat (2/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko justru mengatakan, anggaran jumbo itu memang sebaiknya tidak menggunakan APBN ataupun APBD. Hal ini karena perkara emisi karbon bukan urusan Indonesia semata, melainkan juga negara-negara lainnya.
"Karena kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan, yang menikmati seluruh dunia tapi sumber pembiayaannya APBN. Yang enak siapa? Seluruh dunia. Banyak free rider-nya nanti. Jadi, untuk membiayai NDC jangan dari APBN malahan," bebernya lanjut.
Joko menilai, emisi karbon ada persoalan global yang bersifat kompetitif. Jika tiap negara menginginkan rakyatnya menikmati kualitas udara yang baik, maka harus berkompetisi dengan negara lain.
"Makanya muncul fenomena 'healing'. Jadi, kita harus mengupayakan adanya kompensasi global, supaya bisa membantu Indonesia untuk mencapai target NDC-nya. Karena kalau Indonesia bisa menyelesaikan PR iklimnya ini, yang menikmati seluruh dunia," ujarnya.
Menurut Joko, seluruh dunia juga harus berkontribusi dalam menekan emisi karbon di Indonesia. Joko menilai, Indonesia harus bisa memanfaatkan dana-dana global supaya bisa membantu mencapai target NDC.
"Mereka (negara lain) juga harus berkontribusi. Bayangkan, khususnya negara-negara Skandinavia atau Nordik. Itu 'kan menarik, karena posisi mereka terdepan, mereka dekat dengan kutub. Mereka pasti sangat khawatir dengan persoalan terkait iklim ini," ungkap Joko.
"Karena kalau kita gagal dalam menurunkan suhu bumi, kutubnya mencair lebih cepat. Ini yang harus kita pikirkan dengan baik, Indonesia harus smart dalam bisa memanfaatkan semua dana-dana global untuk bisa membantu Indonesia mencapai target NDC-nya," pungkasnya.
(ach/hns)
