Senin, 08 Apr 2019 14:27 WIB
Ada Potensi Kerugian Masuknya Uang Elektronik China ke RI?
Ilustrasi/Foto: Adi Fida Rahman/detikINET
Jakarta - Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) asal China Wechat Pay dan Alipay saat ini sedang menunggu izin dari bank sentral untuk beroperasi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran saat ini mewajibkan kedua PJSP tersebut untuk bekerja sama dengan bank kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV agar bisa melayani transaksi di Indonesia.
Dengan beroperasinya Alipay dan Wechat Pay maka diharapkan bisa memfasilitasi turis China yang datang dan berbelanja di Indonesia dan menghasilkan devisa.
Namun dibalik keuntungan yang diharapkan. Ada kerugian yang bisa mengintai. Apa saja?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan ada potensi kerugian jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia.
"Ada ancaman untuk pemain e-wallet lokal. Ancaman kedua datang dari dominannya pemain asing di bisnis e-wallet ada yang langsung dan tidak langsung modalnya disuntik asing," kata Bhima kepada detikFinance, Senin (8/4/2019).
Dia mengungkapkan, jika nantinya terlalu dibebaskan dikhawatirkan pemain lokal pangsa pasarnya semakin kecil. Terlebih lagi saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki LinkAja.
"Ini memang bisnis yang strategis," ujar dia.
Bhima mengungkapkan, aturan BI memang agak terlambat. Namun lebih baik jika tidak diawasi sama sekali.
Selain itu, BI juga diharapkan bisa memberi insentif dalam bentuk kemudahan proses perizinan, pendanaan bagi startup fintech e-wallet.
"Untuk memberikan kemudahan, juga bisa diberikan insentif pajak bagi angel investor lokal, sehingga mereka tertarik membiayai startup e-wallet, inkubator agar melahirkan startup yang baru dan berkualitas. Selain itu juga insentif fiskal berupa tax holiday," imbuh dia.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ricky Satria menjelaskan Alipay dan WeChat Pay saat ini sudah melakukan kerja sama dengan perbankan nasional.
"Sesuai dengan ketentuan, mereka harus kerja sama dengan bank BUKU IV dan harus menjalankan kewajiban masing-masing untuk komersial bisnisnya," ujar Ricky dalam konferensi pers di Gedung BI beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan saat ini bank sentral sudah memanggil pihak AliPay dan WeChat Pay untuk pembicaraan ketentuan dan sistem di Indonesia.
"Jadi nanti yang menggunakan kedua aplikasi itu adalah turis Chinanya, orang Indonesia tidak boleh. Sebenarnya fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di Thailand, Vietnam bahkan sampai Jepang," jelas dia.
Sebelumnya BI menyebut kerja sama itu akan memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Hal ini karena transaksi dilakukan sepenuhnya di Indonesia, baru biaya-biaya lain didistribusikan ke negara asal PJSP tersebut.
Tonton juga video Banyak yang Tutup, Toko Konvensional Bisa Coba Marketplace:
(kil/ara)
Dengan beroperasinya Alipay dan Wechat Pay maka diharapkan bisa memfasilitasi turis China yang datang dan berbelanja di Indonesia dan menghasilkan devisa.
Namun dibalik keuntungan yang diharapkan. Ada kerugian yang bisa mengintai. Apa saja?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan ada potensi kerugian jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia.
"Ada ancaman untuk pemain e-wallet lokal. Ancaman kedua datang dari dominannya pemain asing di bisnis e-wallet ada yang langsung dan tidak langsung modalnya disuntik asing," kata Bhima kepada detikFinance, Senin (8/4/2019).
Dia mengungkapkan, jika nantinya terlalu dibebaskan dikhawatirkan pemain lokal pangsa pasarnya semakin kecil. Terlebih lagi saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki LinkAja.
"Ini memang bisnis yang strategis," ujar dia.
Bhima mengungkapkan, aturan BI memang agak terlambat. Namun lebih baik jika tidak diawasi sama sekali.
Selain itu, BI juga diharapkan bisa memberi insentif dalam bentuk kemudahan proses perizinan, pendanaan bagi startup fintech e-wallet.
"Untuk memberikan kemudahan, juga bisa diberikan insentif pajak bagi angel investor lokal, sehingga mereka tertarik membiayai startup e-wallet, inkubator agar melahirkan startup yang baru dan berkualitas. Selain itu juga insentif fiskal berupa tax holiday," imbuh dia.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ricky Satria menjelaskan Alipay dan WeChat Pay saat ini sudah melakukan kerja sama dengan perbankan nasional.
"Sesuai dengan ketentuan, mereka harus kerja sama dengan bank BUKU IV dan harus menjalankan kewajiban masing-masing untuk komersial bisnisnya," ujar Ricky dalam konferensi pers di Gedung BI beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan saat ini bank sentral sudah memanggil pihak AliPay dan WeChat Pay untuk pembicaraan ketentuan dan sistem di Indonesia.
"Jadi nanti yang menggunakan kedua aplikasi itu adalah turis Chinanya, orang Indonesia tidak boleh. Sebenarnya fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di Thailand, Vietnam bahkan sampai Jepang," jelas dia.
Sebelumnya BI menyebut kerja sama itu akan memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Hal ini karena transaksi dilakukan sepenuhnya di Indonesia, baru biaya-biaya lain didistribusikan ke negara asal PJSP tersebut.
Tonton juga video Banyak yang Tutup, Toko Konvensional Bisa Coba Marketplace:
 |
