Petani Dapat Jatah Garap Lumbung Pangan Kalteng hingga 10 Ribu Ha

Petani Dapat Jatah Garap Lumbung Pangan Kalteng hingga 10 Ribu Ha

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 13 Okt 2020 17:16 WIB
Mengintip persiapan proyek lumbung pangan di Kalteng Oktober
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta -

Pemerintah berjanji akan memberdayakan para petani secara maksimal dalam Proyek Lumbung Pangan Nasional (food estate) di Kalimantan Tengah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan nantinya akan ada kelompok tani yang menggarap lahan seluas 100 hektare. Lalu untuk lahan per 1.000 hektare akan digarap oleh gabungan kelompok tani yang dikorporasikan menjadi lebih besar lagi hingga 10.000 hektare.

"Diharapkan nantinya petani tidak lagi menjual gabah secara murah. Artinya semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik," katanya dilansir dari keterangan tertulis Kementan, Selasa (13/10/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrul menjelaskan program food estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional.

Lebih lanjut, kawasan pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai lahan percontohan dengan penerapan sentuhan teknologi pertanian modern sehingga budidaya pertaniannya berbeda dari cara tradisional.

ADVERTISEMENT

"Dalam proyek lintas kementerian ini, penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate.

Menurutnya, program food estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa serta bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021.

"Saya kira kita harus dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri," ujarnya.




(zlf/zlf)

Hide Ads