Ketua MPR Dorong MLM Manfaatkan Fintech di Tengah Pandemi

Yudistira Imandiar - detikFinance
Kamis, 04 Mar 2021 16:54 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para pelaku usaha direct selling atau biasa disebut multi level marketing (MLM), bersinergi dengan financial technology (fintech) agar bisa memaksimalkan potensi ekonomi. Hal ini, kata Bamsoet, dapat mengatasi keterbatasan aktivitas tatap muka seperti yang terjadi di masa pandemi.

Hal itu diungkapkan Bamsoet saat menerima pengurus Asosiasi Penjualan Langsung (APLI), Rabu (3/3).

"Laporan tahunan dari 147 perusahaan direct selling pada tahun 2019, mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun. Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri direct selling di tahun 2021 diperkirakan menembus Rp 25 triliun. Menunjukkan betapa kuat dan besarnya industri direct selling sebagai tulang punggung perekonomian nasional," papar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan kekuatan industri direct selling juga terlihat dari besarnya pendapatan anggota APLI yang bisa mencapai US$ 4 ribu per bulan. Di sisi lain, mereka menghadapi berbagai hambatan dan tantangan atas keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

"Antara lain kebijakan verifikasi perizinan perusahaan direct selling yang saat ini diserahkan kepada asosiasi, justru bagi APLI lebih bagus jika dikembalikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara verifikasi. Mengembalikan kembali perizinan ke satu pintu melalui BKPM, sehingga pelaku usaha direct selling tidak bingung," ulas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan di tengah perkembangan platform e-Commerce yang membuat produk impor membanjiri dalam negeri, industri direct selling berjasa dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Sebab, lebih dari separuh produk yang dijual APLI adalah produk dalam negeri.

"Karenanya pemerintah perlu memberikan keberpihakan kepada pelaku industri direct selling agar mereka bisa menjajakan dagangannya melalui sarana digital marketplace. Sehingga bisa semakin menggairahkan pelaku UMKM dalam negeri. Hasil produk dalam negeri harus menjadi raja di negeri sendiri," tutur Bamsoet.

Lihat juga video 'Temuan LBH Jakarta: Data Pribadi Pengguna Fintech Dijual Rp 2 Ribuan':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/hns)