Ngeri Banget Pinjam Uang di Pinjol Ilegal! Yakin Masih Nekat?

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 03 Sep 2021 15:20 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Ilustrasi/Foto: Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)
Jakarta -

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengingatkan masyarakat bahaya meminjam uang di pinjol ilegal. Banyak dampak negatif yang bakal dialami kalau sampai terbujuk rayu menarik dana dari pinjol tak berizin ini.

"Kita pinjam Rp 1 juta yang ditransfer hanya Rp 600 ribu, bunganya yang dulu diperjanjikan contohnya 0,5% per hari menjadi 3%, kemudian jangka waktu diperjanjikan 90 hari menjadi 7 hari. Ini penipuan, pemerasan. Jadi bukan merupakan jasa keuangan, jadi ini kejahatan," katanya dalam diskusi virtual di YouTube infobanktv, Jumat (3/9/2021).

Lanjut dia, yang paling mengerikan dari pinjol ilegal adalah mereka selalu meminta masyarakat yang meminjam uang mengizinkan akses ke semua data dan kontak di handphone.

"Ini malapetakanya, malapetakanya disini. Oleh karena itu masyarakat harus hati-hati, jangan sekali-kali memberikan izin ini. Inilah yang digunakan sebagai alat intimidasi, teror bagi masyarakat," papar Tongam.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat yang sudah kena teror atau intimidasi melaporkannya kepada polisi. Sebab apa yang terjadi sudah masuk ke ranah penegakan hukum.

"Jadi masyarakat jangan ragu-ragu kalau mengalami perlakuan teror intimidasi oleh pinjol yang memang bukan jasa keuangan, itu kan pemerasan, penipuan," tuturnya.

Dia menjelaskan pinjol ilegal terus diberantas agar masyarakat tidak dirugikan. Sejauh ini sudah 3.365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan.

Tongam menjelaskan bahwa pemberantasan pinjol ilegal bukan hanya tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, pinjol ilegal ini penawarannya rata-rata melalui website, aplikasi, dan SMS. Dalam hal ini Kemkominfo yang melakukan patroli siber dan pemblokiran. Kemudian ada juga penawaran-penawaran melalui koperasi ilegal atau abal-abal.

"Ada juga di sana transaksi yang dilakukan melalui penyedia jasa pembayaran, transfer dana, payment gateway yang memang perlu penguatan dari Bank Indonesia, dan ada penegakan hukum dari kepolisian," tambahnya.

(toy/eds)