Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar utang pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini agar pinjol ilegal bisa mati dengan sendirinya cepat atau lambat.
Menanggapi hal tersebut ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
"Menko Polhukam menyampaikan bahwa dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Beliau menegaskan agar bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, tidak perlu membayar," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (22/10/2021).
Tongam mengungkapkan jika mendapatkan ancaman dan teror kekerasan, masyarakat agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan bagi para pelapor.
"Kepada masyarakat, selalu cek dulu legalitas penawaran pinjaman online yang diterima agar terhindar dari pinjol ilegal. Caranya mudah sekali, bisa dilihat di website OJK atau hubungi Kontak OJK melalui telepon 157 atau Whatsapp 081 157 157 157," jelas dia.
Sebelumnya Mahfud menegaskan mereka yang sudah menjadi korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya.
"Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar!. Jangan membayar!," tegas Mahfud.
Simak video 'Dalam Sepekan, Polri Ringkus 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal!':
Lapor polisi. Klik halaman berikutnya.
