.webp)
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan soal rumitnya pengaturan aset kripto. Menurutnya sampai saat ini belum ada referensi aturan utama soal pengaturan aset kripto.
Sampai saat ini pun Financial Stability Board (FSB) masih mengembangkan referensi utama soal pengaturan aset kripto.
"Tidak ada referensi tunggal di dunia. Masih dikembangkan FSB," ujar Perry dalam konferensi pers gelaran ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors/AFMGM, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (31/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari diskusi yang berkembang, Perry memaparkan ada 3 poin penting yang selama ini jadi masalah dalam pengaturan kripto. Mulai dari mitigasi risiko, mekanisme perdagangannya atau trading, hingga perlindungan konsumen.
Di Indonesia, menurut Perry, tak ada satu institusi khusus yang mengatur kripto. Dari segi perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan urusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara BI berdiri untuk mengurus sistem pembayaran.
Sedangkan untuk mitigasi risiko, mulai dari potensi pencucian uang dan potensi pembiayaan teroris, hal itu diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Oleh karena itu dalam diskusi berikutnya bagaimana format koordinasi antar departemen bagaimana area otoritas dari badan-badan ini bisa baik untuk semua komunitas ini harus didiskusikan secara global," kata Perry.
(hal/hns)
