Aturan Status BUMN Luntur Demi Holding yang Digugat ke MK

Jakarta - MK menggelar sidang Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Bahan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sidang beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan.

Mahkamah Konstitusi (MK) saat menggelar sidang Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Bahan Usaha Milik Negara (UU BUMN) di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri bersama Peneliti Ekonomi Kerakyatan AM Putut Prabantoro sebagai pemohon beranggapan bahwa tertulis pada Pasal 2 (1) huruf a dan b UU 19/2003 maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasioanl pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, kedua mengejar keuntungan.

Selain itu, Pasal 4(4) UU 19/2003, Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila BUMN bertransformasi menjadi persero, perusahaan tersebut tidak mungkin lagi meletakkan tujuan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama.

Karena persero akan menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama.

Pemohon meminta MK bahwa pasal yang diujikan inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan tersebut telah menyebabkan transformasi BUMN dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero) menjadi menyimpang dari tujuan pendirian.

Aturan Status BUMN Luntur Demi Holding yang Digugat ke MK

mk bumn

Foto Bisnis

Aturan Status BUMN Luntur Demi Holding yang Digugat ke MK

Penghapusan Ambang Batas Capres 20% Dapat Respons Positif

Sengketa Pilkada 2024 Mulai Disidangkan

Ratusan Sengketa Pilkada Didaftarkan ke MK

MK Tolak Gugatan Novel Baswedan Soal Syarat Usia Pimpinan KPK

Sidang Perdana Gugatan UU Pemilu soal Syarat Parpol Usung Capres

Penjaminan Kredit untuk 3,89 Juta UMKM di Indonesia

Upaya Mendukung Pengembangan UMKM di BUMN

Erick Thohir Pamer BUMN Beri Setoran ke Negara Rp 1.940 T di Komisi VI DPR

Tag Terpopuler

tarif impor

ihsg

harga emas