Jakarta - Penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat warga meminta pemerintah terapkan lockdown. Kebijakan itu menuai pro-kontra karena akan berdampak pada berbagai sektor.
Picture Story
Begini Potret Untung-Rugi Indonesia Jika Lockdown

Tagar #Indonesia_LockdownPlease ramai dibahas di jagat media sosial pada Kamis (19/3/2020). Usulan lockdown atau isolasi wilayah itu dinilai dapat menjadi upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Meski begitu, ada berbagai hal yang harus diperhatikan bila RI berencana menerapkan kebijakan tersebut agar tak menimbulkan persoalan baru yang memberatkan masyarakat. Dok. Getty Images.
Dari sisi keuntungan, lockdown dinilai sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona kian meluas di masyarakat. Pasalnya dengan diterapkannya lockdown, warga akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengisolasi diri di rumah sehingga kemungkinan penyebaran COVID-19 di ruang publik dapat ditekan. Dok. AP Photo.
Meski begitu, ada sejumlah kekhawatiran yang membayangi usulan lockdown di wilayah Indonesia, salah satunya krisis ekonomi. Lockdown pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tak sedikit warga yang menilai dengan diterapkannya kebijakan itu pekerjaan mereka menjadi terganggu. Terlebih bagi mereka yang mengandalkan pemasukan harian seperti pedagang maupun pekerja sektor informal lainnya. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Pemerintah pun harus hati-hati apabila mau mengambil langkah lockdown. Pasalnya, masyarakat miskin akan menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebijakan ini. Masyarakat kelas menengah ke bawah akan menurun apabila lockdown dilakukan. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat yang berada di garis kemiskinan kebanyakan merupakan pekerja di sektor informal, yang mendapatkan pendapatannya harian di luar rumah. Dia memberi contoh pengemudi ojek online (ojol) ataupun pedagang kaki lima, kalau lockdown dilakukan bagaimana mereka bisa bekerja dan mendapatkan uang. Rifkianto Nugroho/Dok. Detikcom.
Bhima pun mengatakan bila pemerintah terburu-buru melakukan lockdown, kebijakan tersebut dapat memicu kelaparan akibat persiapan yang tidak matang. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Penerapan lockdown yang tak dipersiapkan secara matang juga dapat mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat, khususnya terkait respons panic buying atas kebutuhan bahan pangan pokok yang bila tak dipersiapkan secara matang dapat menyebabkan permintaan melonjak dan stok terancam menipis. AP Photo/Hussein Malla.
Terkait lockdown, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut bahwa apabila Jakarta saja yang lockdown, Indonesia bisa krisis ekonomi. Pasalnya, sejauh ini 70% pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta. Akan sangat berisiko bila aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Belum lagi pasokan bahan baku pokok bagi masyarakat Jakarta akan terhambat, utamanya pangan. Sejauh ini, menurut Bhima, Jakarta mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah. Sementara itu Jakarta juga menyumbang 20% angka inflasi nasional. Kalau barang langka di Jakarta dan berujung pada kenaikan harga secara lokal, maka angka inflasi nasional bisa saja terkerek hingga 6%. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Meski begitu, bila pemerintah di kemudian hari berencana menerapkan lockdwon, ada sejumlah hal yang harus disiapkan agar kekhawatiran maupun kemungkinan terburuk yang dapat merugikan masyarakat dapat diatasi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Edhie Purnawan mengatakan paling utama, pemerintah harus memastikan pasokan kebutuhan dasar terpenuhi. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Apabila lockdown mau dilakukan selama dua minggu, maka kebutuhan pokok tidak boleh langka di pasar. Baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Ari Saputra/Dok. Detikcom.
Edhie mencontohkan kasus lockdown di Filipina. Presiden Duterte bekerja sama dengan dua konglomerat besar negara tersebut, San Miguel Corporation dan Ayala Corporation untuk menyediakan makanan. AP Photo/Aaron Favila.
Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan kalangan bisnis dan masyarakat secara masif harus dilakukan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pemerintah juga harus mendorong kesiapan pada kalangan bisnis yang ditunjuk untuk menyiapkan pasokan bahan pokok dan logistik. Pradita Utama/Dok. Detikcom.
Namun, bila Indonesia belum mempertimbangkan opsi lockdown maka pemerintah harus dengan sangat segera bisa mendatangkan para ahli dan peralatan yang sangat memadai di segenap penjuru Indonesia untuk bisa mendeteksi, mengarantina, dan memutus rantai penyebaran virus corona. Xiao Yijiu/Xinhua via AP Photo.
Selain itu, Peneliti Indef Bhima Yudhistira pun mencoba memberikan alternatif yang dapat dilakukan pemerintah selain menerapkan lockdown. Mulai dari mendorong kebijakan social distancing, hingga melacak penyebaran virus dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). AP/Ahn Young-joon.
Pemerintah juga harus segera menyiapkan pembangunan rumah sakit darurat. Lalu stok farmasi dan obat-obatan harus dijaga. Dok. Getty Images.
Kesigapan serta keterbukaan informasi dari pemerintah terkait penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona kepada masyarakat pun dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan rasa aman kepada warga. Pasalnya, dengan informasi yang jelas serta kesigapan penanganan dan penanggulangan penyebaran virus corona masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengetahui kondisi terkini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pradita Utama/Dok. Detikcom.