Momen Jokowi Sampaikan RUU APBN 2025 di Sidang Paripurna DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Belanja Negara pada 2025 yang menjadi kepemimpinan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Demikian disampaikan Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaga program pemerintah sekarang ke pemerintah selanjutnya.

APBN 2025 sendiri menjadi paket anggaran transisi antar pemerintah. Prabowo akan bertanggung jawab penuh untuk anggaran negara tahun depan yang disusun pemerintahan Jokowi tahun ini.

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Puan Maharani mengatakan kondisi APBN saat ini mengalami penurunan yang cukup Dalam. Bahkan menurutnya ruang fiscal semakin sempit untuk menjalankan berbagai program.

Jokowi menyerahkan nota keuangan dan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Paripurna DPR.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBD 2025 akan mencapai Rp 3.613,1 triliun. Jokowi mengatakan anggaran itu meliputi belanja pemerintah pusat dan anggaran untuk pemerintah daerah.

Jokowi terlihat menyapa Puan dengan menelangkupkan kedua telapak tangannya. Puan pun membalasnya dengan menelangkupkan kedua telapak tangannya.

Para menteri hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Tampak duduk di barisan depan seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.