ADVERTISEMENT

Pengusaha Keberatan Aturan ASI Eksklusif 6 Bulan

- detikFinance
Jumat, 07 Okt 2011 17:50 WIB
Jakarta - Adanya kewajiban menyusui Air Susu Ibu (ASI) selama 6 bulan bagi ibu melahirkan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ASI mendapat perlawanan pelaku usaha. Mereka beralasan ketentuan itu sebagai bentuk intervensi pemerintah pada proses bisnis.

Koordinator Forum Lintas Assosiasi dan Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun RPP ASI eksklusif yang sudah hampir final.

Franky mengatakan dalam RPP itu pelaku usaha atau industri wajib memberikan waktu untuk ibu-ibu menyusui bayi atau mengumpulkan susu dan disimpan sementara. Konsekuensinya pelaku usaha wajib menyediakan tempat 'laktasi room' dan lemari es untuk menyimpan susu. Bahkan tak menutup kemungkinan diharuskan menyediakan tempat penitipan bayi serta petugasnya.

"Bila tidak, pelaku usaha akan kena sanksi administrasi dan sampai dicabut izin usahanya," jelas Franky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10/2011)

Menurut Franky adanya RPP ASI akan memberikan ruang untuk pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk mengeluarkan aturan-aturan teknis. Pelaku usaha sudah membayangkan akan ada peraturan turunan dari RPP itu mencakup 33 provinsi dan 400 lebih peraturan di kabupaten/kota yang dibuat.

Mereka khawatir ini akan membuat penafsiran yang berbeda-beda. Antaralain yang dikhawatirkan adalah pengaturan ruang, tempat penitipan anak dan ketentuan-ketentuan lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pengaturan baru soal cuti melahirkan.

"Implikasinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim usaha, daya saing industri menjadi lebih rendah," kata Franky.

Dikatakan Franky jika RPP ini berlaku maka akan berdampak tak baik bagi usaha atau industri padat karya khususnya yang banyak memperkerjakan wanita. Sektor industri itu antaralain di perkebunan, pabrik rokok, ritel moderen, industri kerajinan dan mebel, pabrik makanan, elektronik, tekstil dan lain-lain.

Ia menuturkan dari hasil diskusi dalam forum lintas asosiasi. Para asosiasi menolak RPP ASI khususnya pasal-pasal sampai mengatur dalam bisnis proses dan membuka ruang bagi pemerintah daerah mengeluarkan perda-perda baru. Alasannya hal itu akan menimbulkan ketidakpastian baru di iklim usaha.

"Kami setuju, RPP ASI sejauh mendorong peningkatan ASI tanpa mengatur lebih jauh ke penyelenggaraan usaha pabrikan-distribusi dan ritel," tegas Franky.
(hen/dnl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT