Larangan Ekspor Rotan akan Dievalusi 6-12 Bulan

Larangan Ekspor Rotan akan Dievalusi 6-12 Bulan

- detikFinance
Jumat, 25 Nov 2011 14:45 WIB
Larangan Ekspor Rotan akan Dievalusi 6-12 Bulan
Jakarta - Pemerintah memastikan akan mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan baku rotan akhir bulan ini. Kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah 6-12 bulan berjalan.

"Kebiajakan akan dievaluasi apa efektif atau tidak. 6 bulan-12 bulan akan dievaluasi," kata Dirjen Perdangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh di kantornya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (25/11/2011)

Deddy menjelaskan pemerintah akhirnya mengambil sikap untuk melarang ekspor dengan berbagai pertimbangan. Selain untuk memberikan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri juga menjaga kelestarian rotan yang selama ini diekspor besar-besaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita perlu menjaga kelestarian bahan baku kita dan hutan kita. Bahan baku tidak bisa diekspor, dipotong untuk kebutuhan di dalam negeri tanpa batas karena lama-lama akan hilang atau habis. Sekarang dipotong jauh di tempat tinggalnya. Sumber daya rotan sudah semakin berkurang," katanya.

Ia menjelaskan saat ini ekspor produk furnitur rotan sudah mencapai titik terendah. Ekspor rotan pernah sampai tertinggi US$300 juta dolar namun saat ini hanya tinggal US$100 juta. Hal ini dibarengi dengan proses hilirisasi industri rotan yang sudah rendah.

"Alasan utama dari menurunnya industri ini dari hasil kajian kita diakibatkan oleh tidak tersedianya bahan baku bukan hanya di sentra produksi seperti Jateng dan Jabar, tetapi juga di sentra produksi rotan di Medan dan Palu. Medan impor bahan baku dari Singapura," katanya.

Menurutnya saat ini sekolah rotan tidak berjalan dengan baik karena bahan baku tidak ada. Pemerintah sudah berusaha tingkatkan utiisasi atau pemanfaatan kapasitas terpasang karena bahan baku tidak ada.

Selain itu, lanjut Deddy, pemerintah menyiapkan sistem resi gudang terkait potensi rotan-rotan petani tak terserap penuh oleh industri dalam negeri. Hal ini terkait dengan dilarangnya semua rotan untuk sediakan pelaku industri.

"Aka nada harga patokan pembelian agar industri rotan tidak menekan harga menjadi rendah," katanya.
(hen/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads