Produsen Mobnas Kecewa Bank BUMN Cuma Pilih Mobil Jepang

Jakarta - Bank-bank BUMN sampai saat ini belum mau untuk mendukung perkembangan industri mobil nasional (mobnas) lewat pemberian kredit kepada pengusaha.

Hal ini disampaikan oleh pemilik mobil nasional Tawon Njoto Koentjoro setelah Rapat Dengar Pendapat Kementerian Perindustrian bersama Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2012)

"Perbankan pemerintah dengan tegas menyatakan tidak percaya selain otomotif dari Jepang. Prospek otomotif dalam negeri diragukan sehingga mereka menolak memberikan pinjaman," ujar Njoto

Ia telah mengajukan permohonan kredit beberapa kali kepada beberapa bank BUMN dan sudah meyakinkan perbankan bahwa dirinya sudah mendalami sektor tersebut sejak 1960. Namun hal itu tidak mengubah keputusan perbankan pemerintah untuk memberikan pinjaman.

"Kalau perbankan pemerintah ucapannya sudah begitu, apa yang akan rakyat dapat? Beberapa bank BUMN sangat sinis jawabannya. Mereka tidak percaya Indonesia dan lebih percaya luar negeri. Saya sudah mengajukan pinjaman beberapa kali. Ibarat orang Jawa bilang, sudah eneg. Sebagai investor, saya bukan orang baru di otomotif. Akhirnya saya pakai pembiayaan pribadi," jelasnya.

Pinjaman pada perbankan pemerintah diawali dengan proses yang berbelit-belit. Selanjutnya, alasan penolakan dinilai tidak relevan. Dirinya tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar pertimbangan penolakan tersebut.

"Saya tidak bisa sebutkan perbankan apa yang saya maksud. Alasan seperti itu sangat menyakitkan saya yang ingin mengembangkan Tawon. Hal semacam ini harus dibenahi," tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi VI Bidang Perindustrian, Perdagangan dan BUMN DPR, Aria Bima menyatakan akan memanggil seluruh perbankan BUMN untuk membicarakan fungsi perbankan pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri serta meminta komitmen untuk bersama-sama menggerakkan industri lokal.

"Bank BUMN dan seluruh stakeholder terkait akan dipanggil. Sebagai keputusan politik, kita akan meminta komitmen mereka dalam mendukung UKM dan koperasi. Dan itu akan dievaluasi," tandasnya.

(dnl/dnl)