Pendirian Holding BUMN Perkebunan Masih Tunggu Rekomendasi Negara

Jakarta - Pembentukan holding BUMN Perkebunan berlangsung lambat. Padahal, rencana Kementerian BUMN pada akhir Agustus 2012 mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan holding BUMN perkebunan diharapkan bisa tuntas.

Deputi Bidang Industri Primer Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani mengaku saat ini proses persetujuan penyusan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) masih menunggu rekomendasi dari Sekertariat Negara (Setneg).

"Ini menunggu lampu hijau penyusunan RPP, lampu hijaunya dari Setneg. Kemarin ada klarifikasi dan kita sudah siapkan," kata Zamkhani kepada wartawan di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Holding BUMN perkebunan setelah terbentuk akan membawahi 14 BUMN perkebunan (PTPN). Zamkhani menjelaskan, Kementrian BUMN telah menerima revisi grand desain dari Presiden SBY tentang pementukan holding BUMN perkebunan.

Saat ini, hanya tinggal menunggu persetujuan dari Setneg untuk memerintahkan Kementerian BUMN menyusun RPP sebelum diserahkan langsung kepada Presiden. "Formalnya menunggu RPP, misalnya mereka (Setneg) OK jadi kita susun. setelah itu, baru presiden. ini ACC presiden sebelum kita terima dulu dari Setneg," pungkasnya.

(hen/dru)