Tak Mau Dipermainkan Malaysia, Kemenkeu Enggan Revisi BK Sawit

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai penurunan Bea Keluar (BK) Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah tidak mudah dilakukan karena tujuan dasarnya hilirisasi industri sawit di dalam negeri.

Justru jika Indonesia mengikuti Malaysia mengikuti penurunan bea keluar maka tujuan hilirisasi bisa tak tercapai.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan dengan dihapuskannya bea keluar CPO maka upaya hilirisasi pemerintah di sektor ini akan sulit dilakukan.

"Dengan bea keluar, kita ingin bisnis itu pindah ke Indonesia. Kalau kita ikuti irama Malaysia, artinya kita serahkan kembali ke Malaysia supaya kamu saja yang mengolah, kita nanam buahnya. kita yang keluarin minyaknya, kalau mau seperti itu silakan," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (14/1/2013).

Jika pemerintah Indonesia menghapuskan bea keluar seperti yang dilakukan Malaysia, Bambang menyatakan Indonesia semakin bisa mudah disetir Malaysia sebagai penghasil produk CPO.

"Cost-nya adalah kita dimainin Malaysia lagi karena Malaysia posisinya sekarang ini terancam sebagai yang pengolah CPO terbesar di dunia. Kita memang menghasilkan CPO nya tapi yang mengolah lebih lanjut adalah Malaysia nomor satu. Ya kalau nol, semuanya akan ekspor CPO. Nggak ada yang mikirin hilirisasi lagi. Yang untung siapa? Malaysia," tegasnya.

Bambang menambahkan pemerintah telah melakukan penyesuaian bea keluar sehingga tidak merugikan industri dalam negeri. "Kita selalu menyesuaikan kok karena kita lihat dan ini kan progresif. Kalau harga makin turun kan nol persen akhirnya," katanya.

(nia/hen)