Pemerintah Tak Kompak, Perusahaan Arab Ragu Bangun Kilang Minyak di RI

Jakarta - Minat 2 perusahaan untuk membangun kilang minyak di Indonesia masih tertahan karena tak kunjung ada kejelasan dari pemerintah soal pemberian insentif investasi. Dua perusahaan tersebut ialah Saudi Aramco Asia Company Limited (SAAC) dan Kuwait Petroleum Company.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mendesak Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk segera mengambil langkah pemberian insentif investasi, agar investasi kedua perusahaan asal Timur Tengah ini segera terealisasi.

"Sekarang ada keinginan dari Menkeu untuk FS-nya (feasibility study) diperbaiki dan sebagainya. Jadi tugas saya sekarang hanya mendorong saja supaya dipercepat," ungkap Hidayat saat ditemui selepas acara Rapat Kerja Kementerian Perindustrian di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Hidayat mengatakan, saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi antar pemerintah di Kementerian Keuangan. Ada beberapa persyaratan, salah satunya mengenai insentif yang diminta kedua perusahaan tersebut.

"Oleh karena itu bagi 2 perusahaan Timur Tengah ini yang berusaha masuk lalu membuat persyaratan juga, menginginkan tax holiday dengan jangka waktu antara lain melampaui ketentuan kita. Itulah yang sekarang kita sedang negosiasikan, sedang kita bicarakan di Kementerian Keuangan," katanya.

Hidayat mengharapkan, minat kedua perusahaan besar ini segera terealisasi. Jika telah teralisasi, maka akan banyak dampak positif yang akan diraup Indonesia. Salah satunya adalah cadangan minyak dalam negeri akan bertambah, sehingga Indonesia tak perlu lagi harus mengimpor.

"Kalau refinery (kilang) itu bisa dilakukan di Indoensia, otomatis supply BBM dalam negeri akan bertambah. Menambah lifting minyak, dan juga mengurangi impor minyal mentah yang kita lakukan setiap tahun yang membuat APBN kita ini jebol. Kan kita sekarang tekor 5 miliar tahun ini," katanya.

"Jadi ini merupakan bisnis investasi besar yang memberikan multiplier effect yang tinggi. Itu juga yang harus diperhitungkan oleh kita pemerintah," imbuhnya.

Hidayat pun mengakui, telah membahas proyek ini ke level Wakil Presiden, karena dirasa proyek ini mendesak untuk segera direalisasikan.

"Apa yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan resmi di rapat kabinet di rapat wapres, supaya kita ada pengertian bersama bagaimana itu dibutuhkan Indonesia untuk menyetop impor BBM," pungkasnya.

(zlf/dnl)