Ini Suara-suara Penolakan Adanya Mobil Murah

- detikFinance

Kamis, 19 Sep 2013 08:10 WIB

Jakarta - Kebijakan mobil murah yang diprogramkan pemerintah menuai kontroversi. Beberapa kalangan mendukung meluncurnya mobil ramah lingkungan ini, tapi di sisi lain, nada penolakan muncul dari segala penjuru, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang khawatir Jakarta akan semakin macet dengan hadirnya mobil murah.

Dari informasi yang dikumpulkan detikFinance, Kamis (19/8/2013), berikut nada-nada penolakan kebijakan tersebut.

Mobil Murah Bikin Macet

Meluncurnya mobil murah dikhawatirkan akan menambah semrawut jalanan di perkotaan, khususnya di DKI Jakarta. Meski pemerintah yakin, penyebaran mobil ini akan merata ke seluruh daerah di Indonesia, pengamat transportasi meragukan hal itu. Pasalnya, pasar mobil saat ini 30% terpusat di Jabodetabek.

"Mustahil orang papua beli mobil murah, karena jalan di sana juga tidak familiar, di Kalimantan juga saya rasa tidak akan menarik buat mereka. Akhirnya tetap saja di Jakarta," ungkap Pengamat Transportasi dari Universitas UGM, Djoko Setijowarno kepada detikFinance, Selasa kemarin.

Mobil Murah Bikin Boros BBM

Mobil murah ramah lingkungan memang di-desain untuk menggunakan BBM non subsidi. Tapi, belum ada yang dapat memastikan apakah masyarakat akan patuh terhadap hal itu. Sanksi bagi mobil murah yang meminum premium pun belum jelas. Hal ini seakan kontradiktif dengan program pemerintah menekan laju konsumsi BBM subsidi. Ditambah, peruntukkan mobil murah ini untuk kelas menengah ke bawah yang mungkin kebanyakan tak biasa mengkonsumsi BBM non subsidi untuk kendaraannya.

"Kenapa nggak subsidi saja angkutan umum. Berpihak pada industri otomotif. Padahal untuk public transport itu sangat besar sekali. Anak-anak sekolah tidak perlu bawa kendaraan pribadi masing-masing, daripada untuk subsidi BBM," kata Pengamat Transportasi UGM, Djoko Setijowarno.

Dari Lubuk Hati yang Dalam Jokowi Tolak Mobil Murah

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tetap tidak sependapat dengan adanya program mobil murah. Kekhawatiran Jokowi beralasan karena program itu akan membuat Jakarta semakin macet.

"Nggak," ujar Jokowi saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak dari lubuk hati yang paling dalam atas adanya program mobil murah.

Jokowi akan menyiasati mobil murah dengan ERP. Bisa juga Jokowi menerapkan pelat nomor ganjil genap kendaraan. "Cegatnya pakai itu (ERP dan plat ganjil genap). Mungkin pakai pajak khusus," kata mantan Walikota Solo ini.

Walikota Bandung Ridwan Kamil Tolak Mobil Murah

Senada dengan Gubernur DKI Jakarta, Walikota Bandung yang baru saja terpilih, Ridwan Kamil menolak adanya mobil murah di kotanya. Menurut Emil, begitu ia akrab disapa, rencana tersebut hanya akan memperparah kemacetan di wilayah perkotaan, termasuk Kota Bandung.

"Statement saya, saya tidak setuju dengan kebijakan mobil murah ini. Saya dengan Pak Jokowi itu sama. Sedang berusaha mengurai kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan. Nanti kalau ada mobil murah, kendaraan semakin padat," tegas Emil.

Mobil Murah Muncul, Transportasi Umum Masih Buruk

Sangat disayangkan, mobil murah meluncur di tengah infrastruktur transportasi umum yang belum memadai. Beberapa kalangan sempat mengemukakan pendapat bahwa mobil murah ini harus didukung dengan transportasi massal yang baik, seperti MRT, monorel, bus yang nyaman dan lainnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi pun berkata demikian. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat program transportasi massal yang aman dan nyaman. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pun menganggap kebijakan ini cenderung terlambat, mengingat kota di Indonesia belum memiliki transportasi massal yang baik. Dia menilai pemerintah lamban merealisasikan hal itu.

"Pemerintah itu jalan sendiri-sendiri jadinya. Menteri Perhubungan itu lamban sekali programkan public transport, kurang ada dorongan ke daerah-daerah. Kurang dari 10 kota dari seluruh kota di Indonesia yang menerapkan public transport yang baik," katanya.

Jadi, transportasi massal seolah menjadi sebuah persayaratan mutlak untuk program ini yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Halaman 5 dari 6

(zul/ang)