.webp)
"Pasti ada (dampak ke konsumen), tapi kan nggak ada pilihan, kan Anda mesti kurangi beban subsidinya. Nanti gimana fiskalnya nggak dijaga. Tapi kembali lagi soal pilihan. Dan ini menurut saya terkelola," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Pada APBN 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 100 triliun. Hal itu sudah termasuk dengan implikasi kebijakan kenaikan tarif listrik untuk industri. Bila tidak, ada kemungkinan melonjaknya anggaran sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 109 triliun.
"Itu kan bisa menjadi beban untuk fiskal (bila tidak dinaikkan)," sebutnya.
Menurut Chatib soal kenaikan tarif listrik terhadap harga barang dan inflasi, dampaknya tak signifikan. "Inflasi tentu akan ada efek, tapi kalau electrifikasi nggak terlalu banyak, jauh lebih kecil dari efek BBM," sebutnya.
Chatib tetap optimistis inflasi sampai dengan akhir tahun 2014 hanya 4,5%. Untuk bulan April ini diperkirakan akan terjadi deflasi. "Kan mudah-mudahan bulan ini kita bisa punya deflasi. All in all, kalau nggak ada administered price di 2014 ini, inflasinya inline, bahkan mungkin bisa turun," kata Chatib.
Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan terkait kenaikan tarif listrik untuk industri khususnya golongan I-3 khusus perusahaan go public dan I-4. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 9/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).
Kenaikan tarif listrik tersebut dilakukan secara bertahap selama dua bulan sekali sampai Desember 2014. Total kenaikan tarif untuk golongan I-3 mencapai 38,9% dan untuk I-4 adalah 64,7%.
Golongan I-3 merupakan industri menengah yang memiliki tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA. Golongan I-4 merupkan industri besar dengan tegangan tinggi dengan daya 30.000 kVA ke atas.
(mkl/hen)
