"Barusan kami membicarakan mengenai penambangan timah, bagaimana menata pertambangan timah di Babel. Karena banyak sekali tambang rakyat yang tidak miliki syarat legal, lingkungan, maupun teknis. Tadi Presiden memberikan arahan supaya Kementerian ESDM mengkoordinir seluruh proses penataan. Jadi nanti kerjasama dengan BUMN, karena PT Timah kan BUMN, terus dengan Gubernur, Bupati," tutur Sudirman usai rapat dengan Presiden dan sejumlah menteri di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Sudirman mengatakan, dirinya masih harus melakukan identifikasi untuk menata tambang-tambang ilegal ini, agar memenuhi persyaratan yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak PT Timah Tbk dalam rapat tersebut memberikan laporan statistik produksi timah Indonesia, dan negara tetangga. Memang ada negara yang ekspor timahnya lebih besar dari produksinya. Namun Sudirman tidak mau menyimpulkan, bahwa timah mereka merupakan hasil selundupan dari Indonesia.
"Kami nggak punya bukti kan," kata Sudirman.
(dnl/hen)











































