Mendag Harap Investor Tekstil Tak Relokasi Pabrik ke Vietnam

Jakarta - Pemerintah mengimbau agar investor pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk sepatu tak merelokasi pabrik mereka ke luar negeri termasuk Vietnam. Meski saat ini dunia usaha dihadapkan dengan beban tingginya biaya impor bahan baku (kurs), lesunya daya beli, serta upah tenaga kerja, kebijakan soal perdagangan bebas.

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas T. Lembong mengatakan pemerintah berupaya dengan berbagai kebijakan agar industri TPT tetap bertahan di Indonesia.

"Pemerintah akan bekerja keras dengan berbagai kebijakan agar selama dua tahun ke depan industri TPT tetap berlangsung dan tidak memindahkan lokasi pabriknya ke luar negeri seperti Vietnam. Sejauh yang saya tahu, pemilik pabrik, pelaku usaha, eksportir, rela tetap berproduksi di Indonesia selama kepastian ada. Kepastian itu terkait upah mininum, tarif listrik. Mereka ingin kepastian. Pemerintah harus bisa menyediakan kepastian itu agar tetap mau berinvestasi di Indonesia," kata Lembong ditemui usai Dialog Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (9/10/2015).

Menanggapi itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno berharap kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk menstimulus dunia usaha bisa segera diimplementasikan. Menurutnya bila langkah nyata dilakukan pemerintah maka potensi relokasi pabrik bisa dicegah.

"Salah satu yang kita rasakan sudah diimplementasi yaitu paket kebijakan dari OJK yang memberikan 35 stimulus. Dari 35 stimulus itu ada 4 yang berguna menjaga investor agar 2 tahun mendatang bertahan yaitu dengan restrukturisasi, cicilan pokok dikecilkan," ungkapnya.

Kedua, permintaan pengusaha tekstil dan garmen, menurut Benny yaitu mengamankan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. "FTA (Free Trade Agreement) tidak hanya ke Eropa dan Amerika tetapi juga Turki. FTA harus dikejar supaya nggak ketinggalan dan nggak kalah saing. Pasar dalam negeri harus bisa dinikmati sendiri. Barang selundupan itu tolong dicegah. Impor garmen ilegal itu 60% dari peredaran pakaian di pasar dalam negeri," jelas Benny.

Benny mengatakan, regulasi masuknya barang bekas ilegal yang diselundupkan dan masuk melalui pelabuhan harus diperketat. "Pasti barang (pakaian ilegal) dari pelabuhan. Bayar pajak nggak, bayar bea masuk nggak. Itu semua nggak bayar ya nggak fair. Harus ada stimulus dari dalam negeri," katanya.

Total nilai produksi sektor TPT setiap tahunnya, kata Benny, mencapai US$ 30 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor senilai US$ 13 miliar dan untuk pasar dalam negeri senilai US$ 8 miliar per tahun.

Terkait permintaan agar pemerintah segera menuntaskan FTA (AS dan Eropa), hal tersebut juga diungkapkan oleh para pekaku industri sepatu.

"FTA itu kalau tidak kita kejar, akan sangat terlambat. Terakhir yang menolak hanya 1 perusahaan, sementara 24 perusahaan lainnya anggota asosiasi sepakat. FTA kan jadi bea masuk sama-sama nol jadi bersaingnya enak. Sepatu terbesar pangsa pasar ekspor ke AS 28,2% dan Eropa 26%. FTA ke dua wilayah ini sudah pangsa 50% lebih," ungkap Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko

Industri sepatu tidak merelokasi pabrik ke Vietnam, namun produknya di pasar internasional bersaing dengan Vietnam. Tetapi Vietnam telah lebih dulu FTA dengan Eropa dan Amerika.

"Kualitas produk sepatu kita nggak kalah sama Vietnam. Bahannya sama, lemnya sama. Produktivitas memang kita kalah 2 poin dari Vietnam," jelas Eddy.

(hen/hen)