.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak kompak menyepakati kerjasama kedua negara di bidang industri sawit. Sebelum kesepekatan hari ini di Istana Bogor, Jawa Barat, kedua negara sudah melakukan 16 kali pertemuan tanpa ada realisasi konkret soal sawit.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Indonesia dan Malaysia selama ini menguasai 85% produksi sawit dunia. Namun kenyataannya kedua negara selalu bersaing ketat, tanpa ada kerjasama. Di sisi lain, negara konsumen seperti Uni Eropa menerapkan standar ketat yang kerap menyulitkan pemasaran sawit kedua negara.
"Sejak tahun 2006, lebih dari 16 kali pertemuan, tapi tidak ada hasil-hasil yang konkret dan nyata. Sehingga Indonesia dan Malaysia malah berkompetisi, bersaing, padahal Indonesia-Malaysia menguasai lebih dari 85% total CPO (minyak sawit mentah) di seluruh dunia," kata Rizal Ramli usai konferensi pers kedua kepala negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dewan ini akan dibantu oleh satu penasihat internasional terkemuka. Saya belum bisa umumkan, yang bobotnya kelas dunia, supaya membantu kita, memberikan nasihat di dalam promosi dan mempertahankan kepentingan daripada produsen sawit," katanya.
Ia mengatakan dewan ini juga ada yang bertugas menangani produksi dan stok sawit kedua negara. Tujuannya agar bisa menjaga harga sawit dunia, sehingga Indonesia dan Malaysia tak dirugikan soal harga sawit anjlok karena kelebihan stok akibat kedua negara tak saling koordinasi.
"Jadi kita harus kelola stok. Nah, dengan aturan B15%-nya Indonesia, bahwa solar bisa dicampur CPO, Malaysia baru 7,5%, sekarang dia B10%, mungkin akan dinaikkan. Itu akan menyedot stok, dan membantu memperbaiki harga," katanya.
Selain itu, ada kerjasam soal standar sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan antara kedua negara. Selama ini kedua negara punya standar masing-masing, bahkan negara konsumen seperti Uni Eropa punya standar tersendiri dalam RSPO. Akibatnya banyak produk sawit perusahaan skala kecil sulit memenuhi standar saat akan dipasarkan ke negara-negara maju.
"Negara maju memaksakan suatu standar yang semakin lama semakin ketat dan merugikan," katanya.
Menurut Rizal, syarat ketat ini justru merugikan para petani sawit di Indonesia yang mencapai 4 juta orang dan 400.000 di Malaysia. "Nah, kita sepakati harus buat standar global yang disepakati Indonesia-Malaysia. Langkahnya kita harmonisasikan dulu," katanya.
Terkait harmonisasi standar kedua negara akan disampaikan kepada presiden dan perdana menteri Indonesia dan Malaysia menjelang KTT ASEAN di Kuala Lumpur pertengahan November 2015. Juga akan dibahas Indonesia-Malaysia dalam pertemuan APEC November 2015.
Selain itu, dalam konferensi perubahan iklim di Paris Desember 2015, kedua negara akan kompak memperjuangkan kepentingannya soal industri sawit terutama dalam menyusun standar baru produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
"Untuk sementara kesepakatan dengan negara maju itu kita freeze dulu, kita hold. karena kita mau merumuskan standar kita sendiri yang eco plus. Jadi kita sepakat dengan menhut agar standar negara barat yang merugikan kita itu kita hold dulu, kita freeze," katanya.
(mpr/hen)
