Banyak Barang Impor, Kapasitas Pabrik Pelumas Lokal Cuma 47%

Jakarta - Setiap tahun, konsumsi pelumas di Indonesia terus meningkat seiring makin banyaknya kendaraan bermotor, industri manufaktur, dan pembangkit-pembangkit listrik. Total kebutuhan pelumas pada 2014 saja sudah mencapai 1,65 juta kiloliter (KL).

Di Indonesia saat ini sudah ada 20 pabrik pelumas yang kapasitas produksinya mencapai 1,8 juta KL. Artinya, kebutuhan pelumas sebenarnya bisa saja dipenuhi 100% dari dalam negeri.

Tapi kenyataannya, pasar domestik yang besar ini justru dikuasai oleh produk-produk impor. Pelumas hasil produksi dalam negeri hanya mendapat 'kue' 850.000 KL dari total kebutuhan 1,65 juta KL per tahun atau menguasai pasar 50%.

Sisa pasar dikuasai oleh produk pelumas impor.‎ Akibatnya, utilitas atau pemanfaatan kapasitas produksi pabrik pelumas di dalam negeri tidak maksimal, hanya 47% dari kapasitas terpasang.

Untuk menjaga supaya pasar dalam negeri bisa dimaksimalkan untuk kepentingan industri dalam negeri sendiri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana menerapkan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas. Dengan begitu, pelumas-pelumas impor yang tak memenuhi kriteria SNI tak bisa masuk pasar domestik.

"‎Total kapasitas (produksi pelumas) kita besar sekali, 1,8 juta KL, tapi utilisasinya baru 47%. Impor banyak, kita ingin mendorong penggunaan SNI untuk pelumas," kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Harjanto, usai peresmian pabrik pelumas Shell di Marunda, Bekasi, Kamis (5/11/2015).

Ia menuturkan, Indonesia kebanjiran impor pelumas sampai US$ 354 juta pada 2014 lalu. Sementara ekspor pelumas dari Indonesia di tahun yang sama cuma US$ 85 juta alias tak sampai seperempatnya.

"Kita ekspor (pelumas) US$ 85 juta. Tapi kalau dibanding impornya memang nggak signifikan, impornya US$ 354 juta," paparnya.

Pihaknya akan ‎segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM supaya Wajib SNI untuk pelumas bisa segera diberlakukan. Masalahnya adalah sekarang Kementerian ESDM masih mengadopsi standar lain, yaitu Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).

"Kita akan bicara dengan Kementerian ESDM supaya pasar dalam negeri kita bisa dijaga dengan SNI. Sekarang ESDM masih menggunakan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). Pelumas bisa dipasarkan sepanjang memenuhi standar spesifikasi Ditjen Migas Kementerian ESDM," Harjanto mengungkapkan.

"Sekarang tercatat ada 250 perusahaan yang mengantongi NPT‎, mereka importir. Kita berharap sedikit demi sedikit bisa dikurangi," tutupnya.



(hen/hen)