Biaya Produksi Tinggi, Industri Sepatu RI Kalah Saing dari Vietnam

Jakarta - Dalam pertemuan dengan para pengusaha sepatu di Jawa Timur hari ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima keluhan tentang lemahnya daya saing industri sepatu Indonesia dibandingkan dengan negara lain, khususnya Vietnam.

Menurut perhitungan para investor, kenaikan UMK tahun 2016 membuat biaya produksi sepatu di Indonesia menjadi lebih tinggi 20%-25% dibandingkan Vietnam.

"Mereka menjelaskan akibat tingginya biaya produksi tersebut menjadikan buyer mereka memindahkan order ke Vietnam yang daya saingnya lebih bagus," ungkap Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan tertulis kepada detikFinance, di Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Selain biaya produksi yang lebih rendah, industri sepatu di Vietnam juga memiliki akses pasar lebih luas dibanding Indonesia. Sebab, Vietnam sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Negara yang baru selesai perang tahun 1979 itu juga sudah bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP).

"Daya saing ekspor di mana Vietnam unggul 9% dari Indonesia dengan keberadaan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan keanggotaan Vietnam dalam TPP‎," Franky menambahkan.

Hal lain yang menjadi sorotan investor sepatu di Jawa Timur adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/2015 (Permendag 87/2015) tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Menurut para pengusaha, aturan tersebut kontraproduktif dengan visi industralisasi pemerintah.

Franky berjanji akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terkait aturan tersebut.

"Pengusaha mengilustrasikan bahwa produsen yang mempekerjakan ribuan karyawan, memberikan nilai tambah harus menempuh perizinan yang sulit, misalnya sekitar 200 izin terkait konstruksi dan operasi, investasi dengan nilai besar, terikat dengan banyak izin pusat maupun daerah, harus comply dengan berbagai aturan. Sementara membuat perusahaan trading cukup 25 orang, sewa gudang, modal alat transportasi pengangkut sudah bisa meraup untuk besar karena sekarang bebas impor berbagai macam produk," pungkas Franky.

(hns/hns)