Pengusaha Makanan dan Minuman Minta Sertifikasi Halal Disederhanakan

Jakarta - Pengusaha makanan dan minuman (mamin), meminta pemerintah mengeluarkan penyederhanaan sertifikasi halal di dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII. Hal ini memberi insentif pengusaha mamin dalam peningkatan daya saing pasca efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Ada beberapa usulan seperti misalnya UU Halal itu masih belum jadi-jadi, padahal seharusnya sudah masuk dalam usulan paket. Ini yang harus segera dipercepat, karena itu kan memengaruhi perdagangan makanan dan minuman kita," ungkap Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman, ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Menurut Adhi, dari 6 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, belum ada satu pun paket kebijakan yang berdampak langsung pada industri mamin di tengah lesunya daya beli masyarakat.

"Kontribusi mamin itu signifikan, sekitar 30% dari total PDB industri non migas. Pertumbuhan selalu positif, pada triwulan ketiga masih bisa tumbuh 6,5%," kata Adhi.

Ia melanjutkan, pemerintah bisa menyederhakan hambatan pada sektor mamin seperti kewajiban sertifikasi halal. Apalagi nantinya semakin banyak produk negara tetangga yang menyerbu pasar lokal, dengan produk mamin Thailand saat ini dianggap sebagai saingan terberat saat ini.

"Thailand ini jauh sekali dengan kita di ASEAN. Daya saing kita yang perlu diperhatikan, karena produk kita untuk standar halal sendiri belum ada harmonisasi di dalam negeri," katanya.

Beberapa hal yang diminta pengusaha mamin antara lain seperti payung hukum sertifikasi halal seperti lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, kemudahan pengajuan, biaya sertifikasi, dan produk-produk yang masuk sebagai wajib bersertifikat halal.

(ang/ang)