KPPU: Industri Unggas RI 80% Didominasi Swasta dari Hulu Sampai Hilir

Jakarta - Peran swasta dalam industri unggas akan dibatasi. Pembatasan ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor peternakan.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menjelaskan, selama ini pihak swasta khususnya perusahaan peternakan besar menguasai sektor hulu hingga hilir industri unggas. Akibatnya, terjadi penguasaan pasar hanya oleh segelintir pihak.

Penguasaan rantai industri unggas ini memicu terjadinya disparitas harga daging ayam yang cukup besar. Menurut data KPPU, yang dikutip dari siaran pers Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, di bulan Januari-Februari 2016 terjadi disparitas harga yang tinggi untuk komoditas daging ayam.

Daging ayam di tangan peternak dihargai Rp 10.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam yang berlaku di pasaran berkisar di harga Rp 38.000-Rp 40.000 per kilogram dari harga yang ideal Rp 18.000 per kilogram.

"Sekarang itu data kita 80 persen dari hulu ke hilir mulai dari pakan, vaksin, dengan unggas sendiri. Ini sangat banyak. Kita sepakat membatasi peran swasta di situ dengan mendorong ke pasar ekspor,sehingga pasar lokal peternak mandiri bisa lebih jaya," kata Syarkawi usai Rapat Koordinasi Penyehatan Struktur Industri Peternakan Ayam, di kantor Menko Perekonomian, Jumat (13/5/2016).

Selanjutnya, peran swasta itu akan dialihkan ke BUMN peternakan, contohnya seperti PT Berdikari. Syarkawi menjelaskan, BUMN peternakan akan menggarap mulai dari sektor hulu, khususnya di tahapan unggas great grant parent stock, grant parent stock, parent stock, dan day old chicken.

Selain itu, BUMN juga akan masuk ke industri pakan, dan sekaligus membina para peternak lokal melalui program modal inti plasma. Syarkawi menambahkan, peran BUMN di peternakan unggas ini bakal mirip seperti Perum Bulog dalam menangani beras.

"Iya kayak Bulog. Karena mau tidak mau harus seperti itu. Tidak ada pilihan lain karena ada industri ada perusahaan dominan dan ini harus dilawan dengan regulasi yang kuat dan juga BUMN. Tanpa itu susah mengendalikan perusahaan," kata Syarkawi.

Menurutnya, rencana pembatasan peran swasta ini akan dibahas kembali pada 23 Mei nanti. Syarkawi mengatakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno telah merespons untuk segera mendesain peran BUMN peternakan dalam industri unggas.

"Tanggal 23 (Mei) akan kembali didiskusikan. Menteri BUMN sangat merespon cepat bahkan dia bilang seminggu sudah selesai desain," pungkas Syarkawi (hns/hns)