Ramai Isu Harga Rokok Rp 50.000/Bungkus, Ini Kata Pengusaha

Jakarta - Belakangan ini publik dihebohkan oleh isu kenaikan harga rokok hingga Rp 50.000 per bungkus. Isu ini padahal hanya sebuah kajian studi dari Universitas Indonesia (UI) mengenai harga ideal rokok agar masyarakat miskin dan anak-anak tidak menjadi perokok aktif.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani ikut berkomentar terkait isu tersebut. Menurutnya, jika pemerintah berencana untuk menaikan cukai rokok yang berujung pada kenaikan harga rokok harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendapatan negara, dan juga tenaga kerja yang ada di industri rokok.

"Ini kan masih wacana. Jadi kalau dari Kadin memberikan masukan, dalam mengambil satu kebijakan itu harus hati-hati. Kita bisa lihat dari banyak sisi, kesehatan, pendapatan negara, dan tenaga kerjanya. Kalau memang dari sisi kesehatan, merokok memang merupakan hal yang kurang baik," tutur Rosan usai konferensi pers TEI 2016 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

Dirinya menambahkan bahwa penerimaan negara sangat didukung oleh cukai rokok yang per tahunnya mencapai Rp 170 triliun. Tenaga kerja yang terserap di industri rokok Indonesia juga sangat banyak mencapai 6,5 juta jiwa. Perekonomian negara amat berpengaruh jika kenaikan harga rokok yang cukup signifikan dilakukan pemerintah.

"Tapi dari sisi pendapatan negara, cukai rokok ini sangat signifikan. Dalam setahun cukai rokok dan jaringan hampir Rp 170 triliun per tahun dan menyerap 6,5 juta tenaga kerja. Oleh sebab itu, pada saat anggaran belanja kita defisit, banyak pendapatan dari pajak dan cukai. Dalam penyerapan tenaga kerja juga sangat besar, kalau sampai industri ini terganggu, problemnya juga sangat signifikan juga," kata Rosan.

Dalam merumuskan sebuah kebijakan terhadao kenaikan cukai rokok, pemerintah diminta mempertimbangkan dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan hingga potensi pendapatan negara. Semua hal tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang turut mempengaruhi perekonomian negara.

"Oleh sebab itu, kalau mau buat kebijakan, harus ada keseimbangan. Keseimbangan bicara soal kesehatan, pendapatan negara yang nggak bisa dipungkiri negara sangat butuh banyak income buat pembangunan. Kita dari Kadin, akan berikan masukan ke pemerintah sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut langsung ke tenaga kerja, pendapatan negara, itu semua dimasukan ke pertimbangan," ucap Rosan.

"Dari segi kesehatan memang mutlak nggak baik. Harus cari keseimbangan lah, kalau mau dinaikan juga berapa kembali harus dengan analisa komprehensif. Karena industri ini kontribusinya sangat signifikan," tutup Rosan. (ang/ang)