Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan rapat tersebut di antaranya tindak lanjut pemanfaatan lahan-lahan yang statusnya terbengkalai di NTT untuk dimanfaatkan sebagai area produksi garam.
"(Rapat) tentang pengembangan ekstensifikasi lahan garam tadi. Tentang lokasi tanah-tanah di NTT. Kalau yang terlantar agar segera diproses, PT garam harus masuk. Terus BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dari teknologinya. Seperti itu," kata Brahmantya ditemui usai rakor di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Saat ini menurutnya, lahan yang dimiliki PT Garam di sana seluas 400 hektar. Pemerintah tengah mengupayakan penambahan lahan atau ekstensifikasi. Namun demikian, meski beberapa di antaranya berstastus terbengkalai, perlu upaya pembebasan lahan.
"PT Garam punya 400 hektar yang mau dikembangkan berapa lagi kan nanti tergantung dari dari ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Nanti mereka akan datang, konfirmasi berapa sih lahan yang memang tidur, berapa yang bisa dibebaskan," terang Brahmantya.
Diungkapkannya, potensi lahan di NTT meliputi sebanyak 5.000 hektar berada di Kupang dan Kabupaten Nagakeo.
"Saya cek ke ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) tahunya itu ada potensi lahan 5.000 hektar, ini yang akan kita cek bersama. Nanti kita manfaatkan sebagai ekstensifikasi lahan. Makanya saya akan ke NTT nanti," tutur Brahmantya. (idr/hns)
