Tanggamus Jadi Opsi Lokasi Pabrik PTDI Hingga PT PAL di Lampung

Jakarta - Pabrik PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL (Persero) rencananya akan dipindahkan ke Lampung. Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, mengatakan sudah melakukan survei bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan merekomendasikan lahan yang paling ideal saat ini yakni di Kabupaten Tanggamus.

"Kita sudah coba survei lahan dengan Kemenhan, lihat lahannya dalam satu wilayah. Hasil survei bersama itu ada lahan di Lampung cukup luas itu di Tanggamus," kata Ridho ditemui di kantor ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Jakarta, Senin (9/10/2017).

Calon lahan yang jadi kandidat di Tanggamus itu lantaran cocok untuk 3 perusahaan strategis itu, di mana PT PAL mengharuskan dibangun dekat perairan dan PT Dirgantara Indonesia yang membutuhkan lahan datar untuk bandaranya.

"Itu anchor karena biasanya PT PAL bicara kapal, artinya butuh yang dekat dengan air laut yang kondisinya layak. PT Pindad di mana pun bisa, tapi kalau PT Dirgantara Indonesia itu butuh lahan datar yang luas," ungkap Ridho.

Menurutnya, jika memang akhirnya lahan untuk 3 BUMN tersebut harus terintegrasi, maka perlu ada pembebasan lahan lantaran perlu tanah yang cukup luas.

"Banyak tanah di Lampung, tapi tersebar. Kalau lahan butuh banyak ya perlu pembebasan lahan. Banyak juga lahan dari kehutanan," pungkas Ridho.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana memindahkan semua industri pertahanan mulai dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL ke Lampung. Bahkan pihaknya telah menyiapkan 10 ribu hektar lahan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Alasannya, melihat kebutuhan industri pertahanan yang semakin maju, maka perlu ada satu tempat yang cukup besar sehingga bisa mengembangkan industri pertananan nasional secara maksimal.

Pertemuan sarjana ekonomi

Sementara itu, ISEI akan menggelar pertemuan di Lampung. Menurut Ketua ISEI, topik pertemuan itu adalah masalah kesenjangan ekonomi.
Jumlah orang miskin secara gradual mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi 5%. Tapi masih banyak pending matters agar ekonomi ke depan lebih berkesinambungan, terutama masalah kesenjangan, baik kesenjangan tingkat pendapatan maupun perbedaan antar daerah," ungkap Muliaman dalam konferensi pers Sidang Pleno ISEI 2017 di kantor ISEI, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Dia menyebut, jika mengacu pada data Bank Dunia, sebanyak 10% kelas atas di Indonesia menguasai 70% kekayaan yang ada.

"10% penduduk Indonesia menguasai 70%. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, ada beberapa upaya bagaimana mengurangi kesenjangan. Intinya kami ingin bahas itu sehingga ISEI ada catatan resmi untuk disampaikan ke pemerintah," ungkap Muliaman.

Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menuturkan, berbagai solusi akan dibahas di dalam forum ribuan sarjana ekonomi itu, untuk kemudian jadi usulan ke pemerintah. Acara sidang pleno ISEI sendiri akan berlangsung pada 18-20 Oktober di Kota Bandar Lampung, Lampung.

"Ada beberapa gap yang harus diperbaiki. Gap mengenai perbedaan opportunity, akses pada sumber daya. Akses pada kesempatan kerja dan juga konsentrasi dari kepemilikan (kekayaan). Kami berharap di Lampung lebih kepada apa yang bisa diperbaiki, kebijakan apa yang high impact, bagaimana mendekatkan layanan yang across the border. Karena masalah kesejahteraan tidak hanya satu masalah, multidimensi, di Lampung bisa diskusikan secara lebih menarik mengenai isu itu," pungkas Muliaman. (idr/hns)