.webp)
"Ini ada pengembangan, ekstensifikasi lahan garam dan tambak rakyat termasuk di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkep dan di Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Saya dapat informasi dari 1.600 hektare (ha) lahan, baru 600 (lahan yang digunakan) tetapi pada saat panen optimal kemarin bisa 123 ribu Ton, itu minimal 123 ribu ton lho," ujar Asisten Deputi Sumber Daya Mineral Energi dan Non Konvensional Kemenko Kemaritiman, Amalyos Chan kepada detikcom, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/11/2017).
Amalyos mengatakan, dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), peningkatan produksi maupun pengembangan lahan garam di sejumlah wilayah Indonesia bisa terwujud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Luhut: 2020 RI Tidak Impor Garam Lagi |
"Kalau bisa kita dorong dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi kemudian ada dorongan introduksi yang dibawa BPPT untuk bangun pabrik proscesing penigkatan kualitas mungkin akan mengurangi diversitas harga yang mencolok, karena selama ini garam dibawa dari Madura. Sekarang, kenapa kita enggak buat sentralisasi garam untuk pemenuhan (kebutuhan nasional) di Sulawesi ini," ujarnya.
Menurut Amalyos akan digelar konsolidasi dengan empat kementerian di bawah Kemenko Maritim bersama Badan Pertanahan wilayah Sulawesi Selatan untuk membahas potensi lahan 1.600 ha itu.
"Makanya besok kita akan panggil semua untuk mencari problem solving. Banyak investor yang lirik tetapi masih wait and see, karena mereka butuh jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan kemudian kepastian berinvestasi," pungkasnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menargetkan 2020 Indonesia tidak lagi impor garam. Pihaknya terus berupaya memaksimalkan produksi garam nasional. Salah satu strategi yang diusung adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi lahan di sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi garam nasional. (edo/hns)
