Menteri ATR Kirim Tim ke NTT Cek Lahan Garam 225 Ha

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar rapat bersama Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki. Rapat ini membahas soal lahan garam seluas 225 hektare (ha) di Kupang NTT.

Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembicaraan sebelumnya soal izin lahan seluas 225 ha di Kupang. PT Garam akan menggunakan lahan seluas itu untuk mengembangkan garam industri. Apa hasil pertemuan tersebut?

Baca juga: Luhut Panggil Menteri ATR dan Bupati Kupang Bahas Lahan Garam

Sofyan Djalil menjelaskan tim dari Kementerian ATR/BPN segera mengidentifikasi lahan yang akan digunakan PT Garam tersebut.

"Kita Identifikasi seminggu kemudian kita akan memetakan apa kondisi di lapangan, akan dilakukan identifikasi dan kepemilikan tanah 220 hektar itu akan diberikan pada PT Garam. Itu juga yang 220 itu tidak free and clear tidak bersih." kata Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (3/7/2018).

Dia menambahkan, sebelum memberikan HGU pada lahan yang akan digarap PT Garam, akan diselesaikan pemberian status HPl atau Hak Pengelolaan (HPl).

Baca juga: Lahan 225 Ha di Kupang untuk Produksi Garam Industri

"Karena kalau yang hutan itu kita berikan HGU kan itu bersih tandanya hutan nggak ada orangnya nggak ada kepemilikan sertifikat dan yang lainnya. Kemudian kita akan bereskan dulu, begitu jelas duduk perkaranya kita akan Hak Pengelolaan (HPL), di atas HPL baru ada HGU yang baru akan kita berikan pada PT Garam," terang Sofyan .

Sebelumnya Bupati Kupang belum bisa menyetujui HGU untuk PT Garam karena masyarakat tidak mau kompensasi diberikan dalam bentuk uang. Masyarakat ingin lahan tersebut diganti dengan tanah. Lahan seluas 75 hektar saat ini masih digunakan masyarakat untuk perikanan. (hns/hns)