di Indonesia. Hal itu ditandai dengan pembuatan payung hukum yang mengatur industri tersebut.
Meskipun terkesan lamban, aturan tentang kendaraan listrik terus dirumuskan. Rencananya dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (
) bakal meneken aturan tersebut.
Diharapkan, setelah aturannya ada, kendaraan listrik bisa berkembang di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai infrastruktur pendukungnya juga disiapkan.
Stasiun Penyediaan Listrik Umum (SPLU) juga sudah mulai dibangun dan masih akan terus ditambah jumlahnya. Hal itu untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam mengisi bahan bakar.
Di samping itu, pemerintah juga mendorong pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Pemerintah mengundang investor untuk membangun fasilitas pabrik tersebut.
Seperti apa sih kesiapan Indonesia membangun industri kendaraan listrik di Indonesia? Cek Kaleidoskop yang dirangkum
Presiden Joko Widodo (
Jokowi) meneken peraturan presiden (Perpres) untuk kendaraan berbahan bakar listrik di awal 2019. Saat ini draft rancangan Perpres tersebut sudah berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya targetnya sih awal awal 2019 ya. Makin cepat makin bagus ya, karena sesungguhnya sudah mulai menggeliat cukup kencang di Indonesia tentang mobil listrik," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung BPPT, Jakarta 5 Desember 2018.
Perpres ini melibatkan sejumlah kementerian, baik Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perhubungan. Menurut Moeldoko, Perpres tersebut sudah mulai diselaraskan oleh masing-masing kementerian.
"Tinggal penyelarasan ya, dari Kementerian ESDM sudah, Kementerian Perindustrian, sekarang lagi di Kementerian Kemaritiman," ujarnya.
Dengan terbitnya Perpres tersebut, maka industri yang terkait kendaraan listrik memiliki payung hukum untuk berkembang di Indonesia.
"Awal 2019 itu adalah Perpres ya diharapkan Perpres segera diturunkan karena itu nanti jadi pegangan bagi semua industri," tambahnya.
Luhut mengatakan, saat ini masih dalam tahap penyelesaian akhir pembentukan draft Perpres tersebut. Meski begitu prosesnya diyakini tak membutuhkan waktu yang lama.
"Bisa lah dibuat sebentar itu, besok Senin kita rapat internal dulu. Kemudian Rabu rapat Perpres itu," ujar Luhut ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kawasan DPR, Senayan, 29 November 2018.
Industri kendaraan listrik di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik. Berdasarkan perkiraan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di 2035 akan ada 5,7 juta kendaraan listrik di Indonesia.
Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, total jumlah tersebut terdiri dari 1,2 juta kendaraan listrik roda 4, dan 4,5 juta kendaraan listrik roda 2.
"Prospek industri kendaraan bermotor listrik ini untuk targetkan sampai 2035 kita inginkan roda 4 bisa ada sekitar 1,2 juta unit di Indonesia, dan untuk roda 2 kita inginkan 4,5 juta unit di 2035," kata dia di Gedung BPPT, Jakarta, 5 Desember 2018.
Tentunya jumlah tersebut akan tercapai secara bertahap. Sementara saat ini payung hukum kendaraan listrik masih disiapkan oleh pemerintah. Targetnya tahun depan terbit.
Melihat pertumbuhan penggunaan motor dengan bahan bakar minyak (BBM) per tahun sebesar 20%, menurutnya harus dimanfaatkan oleh keberadaan kendaraan listrik. Hal itu agar pengguna kendaraan bisa beralih konsumsi bahan bakar.
"Kita ingin industrinya berkembang. Kita tahu pertambahan penggunaan motor BBM yang biasa saja 25% per tahun. Animo masyarakat menggunakan motor itu besar. Kalau di-reduce (dikurangi) dengan motor listrik, kita harapkan bisa segera diimplementasikan," tambahnya.
Dengan demikian, harapannya penggunaan bahan bakar minyak bisa berkurang karena kendaraan sudah menggunakan listrik.
Guna menunjang infrastruktur kendaraan berbasis listrik, PT PLN (Persero) terus berupaya untuk menyediakan prasarana yang dibutuhkan. Prasarana yang dimaksud ialah Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU)
General Manager PLN Disjaya M. Ikhsan Asaad mengatakan hingga saat ini PLN telah memiliki sekitar 1.700 unit SPLU. SPLU itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Sekarang 1.700 (SPLU)" kata Ikhsan di Jakarta, 14 November 2018.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, area-area publik semacam itu perlu menjadi prioritas untuk disediakan SPLU. Itu untuk mendukung pengembangan mobil listrik ke depan di Indonesia.
"Bisa mungkin di stasiun kereta, bisa nanti mungkin di mal mal, tempat tempat lain yang menjadi tujuan publik," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menurutnya, secara bertahap penyediaan SPLU ini akan semakin masif di sejumlah titik.
"SPLU-nya itu, nanti secara bertahap akan dimasifkan sesuai dengan tempat tempat yang kira kira akan menjadi prioritas di mana mobil mobil listrik nanti akan kumpul," sebutnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik baterai akan dimulai pada tanggal 11 Januari 2019.
"Lithium battery tanggal 11 itu groundbreaking bulan 1 di Morowali, itu US$ 4 billion dia invest, saya cuma siapin satu tahun. It's the biggest lithium battery producer in the world," kata dia dalam acara Pertamina Energy Forum (PEF) di Hotel Raffles Jakarta, 29 November 2018.
Luhut menerangkan, pembangunan pabrik baterai memiliki potensi yang besar. Sebab, penjualan kendaraan listrik di dunia mengalami peningkatan yang tajam.
"Indonesia harus jadi pemain utama baterai lithium, kita yang harusnya kontrol pasar lithium di dunia," tambahnya.
Lanjut Luhut, dengan adanya pabrik tersebut, Indonesia akan menjadi pemain penting industri kendaraan listrik. Saat ini, produksi baterai lithium terbesar di dunia dipegang oleh China.
"Penjualan mobil listrik maju terus, naik 100% 2015-2017. Siapa yang paling menonjol di sini itu? Tiongkok 2015-2017. Dia produser lithium baterai terbesar di dunia sekarang," ujarnya.
"Indonesia harus jadi pemain utama lithium battery, kita pemain utama, kita yang kontrol market dunia. Bagaimana kita buat jadi efisien, sekarang kita jadi player," tambahnya.
Luhut menambahkan, pengembangan baterai lithium baik untuk lingkungan. Sebab, baterai lithium bisa didaur ulang.
"Sekarang lithium baterai bisa di-recycle," katanya.
Luhut juga mengatakan, ada beberapa investor yang berminat. "Sekarang ada China, Jepang dan Korsel yang minat, kira-kira US$ 4,3 miliar (setara Rp 61,49 triliun dengan kurs Rp 14.300)," ujarnya.
Para investor itu berniat untuk mengembangkan pabrik baterai lithium di Morowali. Mereka akan bekerjasama dengan pemilik lahan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Untuk tahap awal, para investor itu akan menggelontorkan dana sekitar US$ 700 juta. "Itu hanya investasi awal, karena macam-macam nanti baterainya," ucap Luhut.
Pabrik baterai tersebut akan mulai groundbreaking pada 11 Januari 2019. Proses pembangunannya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun.