Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 12 Mar 2019 16:10 WIB

Soal Kampanye Hitam Sawit, RI Bisa Gugat Uni Eropa ke WTO

Trio Hamdani - detikFinance
Ilustrasi Kelapa Sawit/Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto Ilustrasi Kelapa Sawit/Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto
Jakarta - Indonesia bisa menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Cara tersebut akan ditempuh jika Uni Eropa mengesahkan regulasi mengenai kebijakan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/RED II).

Kebijakan tersebut dinilai bisa merugikan Indonesia dalam hal ekspor produk kelapa sawit ke Uni Eropa. RED II ini menyuarakan bahwa Uni Eropa pada 2021 tidak menggunakan minyak sawit sebagai campuran biodiesel.

"WTO kan kita tunggu. Kan tetap tunggu kalau memang (RED II) itu menjadi regulasi baru kita ke WTO," kata Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).


Kata dia, jika langkah tersebut yang akan ditempuh Indonesia, maka pemerintah yang akan pasang badan.

"Pemerintah yang ke WTO, bukan kita. (Nanti pemerintah yang tetapkan) iya," sebutnya.

Indonesia pun sudah menyampaikan keberatan terhadap rencana implementasi RED II yang bisa merugikan Indonesia. Saat ini Indonesia masih menunggu respons Uni Eropa.

Terkait pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini, dia tak mau berkomentar. Dia mengatakan hanya pertemuan biasa membahas soal perkembangan kampanye hitam sawit.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rancangan peraturan Komisi Eropa, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU RED II diskriminatif yang bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa.

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia sepakat menolak kampanye hitam sawit di Uni Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan The 6 Th Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) 27-28 Februari 2019 di Hotel Mulia, Jakarta.

"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujar Darmin dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com