.webp)
"Saat ini produksi garam Jatim rata-rata 15 ton per hektar. Kalau totalnya 11 ribu hektar ya dikali itu. Cuma belum didukung harga yang layak karena harga sekarang terjun bebas. Yang diterima petambak garam itu Rp 500 hingga 400 perak per kilogram," kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG), M. Hasan di Surabaya, Selasa (16/7/2019).
Hasan menceritakan pada 2017, harga garam mencapai Rp 1.500 untuk harga terendah hingga Rp 2.000 untuk harga tertinggi. Hasan pun meminta pemerintah segera menentukan Harga Patokan Pemerintah (HPP) agar harga garam stabil dan tidak merugikan petambak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu untuk memberikan kepastian usaha, pemerintah harus campur tangan, menentukan harga patokan pemerintah HPP," imbuh Hasan.
"Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan HPP paling rendah idealnya Rp1.500/kg dan memasukkan garam dalam komoditi bahan pokok dan barang penting lainnya yang diatur dalam perpres," katanya.
Hasan mengungkapkan sebelum 2015 memang terdapat peraturan pemerintah yang mengatur garam dalam bahan pokok dan bahan penting. Namun setelah ada perubahan dalam Perpres No.71 Tahun 2015, garam kini sudah tidak lagi ada dalam daftar komoditi pokok dan penting.
Untuk itu, Hasan meminta Perpres ini dikaji ulang agar persoalan anjloknya harga garam tidak terjadi lagi.
"Selama HPP tidak ditetapkan maka persoalan klasik akan timbul, di samping itu UU No.8 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan dan petambak garam itu harus selaras dengan Permendag dan Perindustrian agar tidak bertabrakan," papar Hasan.
Di kesempatan yang sama, Hasan minta pemerintah mewajibkan industri dan importir untuk menyerap garam rakyat. Pasalnya hingga saat ini, dari total produksi garam rakyat, baru 20% yang diserap industri.
Sementara itu, Hasan menyebut alasan klasik tidak terserapnya garam rakyat biasanya karena masalah kualitas. Jika memang kualitasnya kurang, dia meminta pemerintah menghadirkan dan mensosialisasikan teknologi yang membantu peningkatan kualitas garam.
"Jadi tidak semua garam untuk industri ini didatangkan dari impor. Kalau bisa garam rakyat diserap kan seiring dengan program pemerintah yang menghadirkan teknologi dalam memproduksi garam rakyat supaya lebih berkualitas," pungkasnya. (hns/hns)
