Senin, 29 Jul 2019 18:19 WIB
Tekan Defisit Neraca Dagang, RI Bisa Genjot Industri Petrokimia
Kantor Kementerian Perindustrian Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta - Defisit neraca perdagangan saat ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah. Karena itu, perlu diterapkan berbagai terobosan, agar defisit tak berulang. Salah satu cara yang bisa diterapkan dengan mengembangkan industri petrokimia nasional.
Apalagi, Indonesia hingga saat ini belum memiliki industri petrokimia yang kuat dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, pengembangan industri petrokimia yang merupakan industri hulu dapat memacu tumbuhnya industri turunan lain di hilir.
"Diharapkan hal ini akan mampu meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara," tutur dia dalam keterangannya, Senin (29/7/2019).
Ia melanjutkan, di sektor industri petrokimia sebenarnya Indonesia punya peluang yakni dengan memaksimalkan peran PT TubanPetrochemical Industries (TPI) atau TubanPetro yang secara mayoritas sahamnya dikuasai negara. Apalagi pengembangan TubanPetro menjadi salah satu Program Prioritas Pemerintah pada tahun 2019 dalam kerangka kebijakan penguatan daya saing jangka menengah dan panjang.
"Rencana strategis Kemenperin terus mendorong agar anak perusahaan TubanPetro yakni TPPI dapat difungsikan memproduksi BTX sesuai dengan desain kapasitasnya. Karena produk- produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat
devisa," ucap Sigit.
Ia mengingatkan, jika pengembangan TubanPetro tidak diakselerasi, maka defisit terus berulang. Pasalnya, industri petrokimia hulu-hilir berkontribusi cukup signifikan terhadap defisit neraca perdagangan. Impor terus membengkak, di mana tahun 2018 mencapai US$ 15 miliar.
Oleh karena itu, Kemenperin mendorong agar TPPI dioperasikan pada moda BTX yang mempunyai nilai tambah tinggi, sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan dibandingkan hanya untuk mengolah bahan bakar.
Upaya yang lain yang lebih ke hulu, Sigit menambahkan, PT Pertamina bisa lebih meningkatkan investasi untuk menghasilkan naftha maupun condensate sebagai bahan baku untuk aromatic center maupun olefin centre milik TPPI.
Oleh karena itu, terkait rencana pemerintah mendorong petrokimia dengan optimalisasi aset TubanPetro dengan menerbitkan PP Konversi, merupakan langkah tepat.
"Konversi MYB TubanPetro mutlak dilakukan untuk optimalisasi aset, yang nantinya mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus meningkatkan daya saing industri hilirnya dalam negeri maupun ekspor," tegas dia.
Kemenperin optimis, jika langkah konversi tuntas, dibarengi sinergi lintas kementerian, maka industri petrokimia nasional akan bergerak lebih cepat. Kemenperin pun terus mempromosikan industri petrokimia.
Saat ini sudah ada tambahan olefin centre dari 2 investor yang diharapkan dalam 2023 sudah bisa mendapatkan tambahan 2 juta ton produk ethylene dan turunannya.
"Kalau TPPI sudah beroperasi penuh, diharapkan dapat mengurangi impor petrokimia sebesar 50%-nya," tandas dia Sigit.
Simak Video "3 Kementerian Blusukan ke Roxy Sosialisasikan Aturan IMEI"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/zlf)
Apalagi, Indonesia hingga saat ini belum memiliki industri petrokimia yang kuat dan terintegrasi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, pengembangan industri petrokimia yang merupakan industri hulu dapat memacu tumbuhnya industri turunan lain di hilir.
Ia melanjutkan, di sektor industri petrokimia sebenarnya Indonesia punya peluang yakni dengan memaksimalkan peran PT TubanPetrochemical Industries (TPI) atau TubanPetro yang secara mayoritas sahamnya dikuasai negara. Apalagi pengembangan TubanPetro menjadi salah satu Program Prioritas Pemerintah pada tahun 2019 dalam kerangka kebijakan penguatan daya saing jangka menengah dan panjang.
"Rencana strategis Kemenperin terus mendorong agar anak perusahaan TubanPetro yakni TPPI dapat difungsikan memproduksi BTX sesuai dengan desain kapasitasnya. Karena produk- produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat
devisa," ucap Sigit.
Ia mengingatkan, jika pengembangan TubanPetro tidak diakselerasi, maka defisit terus berulang. Pasalnya, industri petrokimia hulu-hilir berkontribusi cukup signifikan terhadap defisit neraca perdagangan. Impor terus membengkak, di mana tahun 2018 mencapai US$ 15 miliar.
Oleh karena itu, Kemenperin mendorong agar TPPI dioperasikan pada moda BTX yang mempunyai nilai tambah tinggi, sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan dibandingkan hanya untuk mengolah bahan bakar.
Upaya yang lain yang lebih ke hulu, Sigit menambahkan, PT Pertamina bisa lebih meningkatkan investasi untuk menghasilkan naftha maupun condensate sebagai bahan baku untuk aromatic center maupun olefin centre milik TPPI.
Oleh karena itu, terkait rencana pemerintah mendorong petrokimia dengan optimalisasi aset TubanPetro dengan menerbitkan PP Konversi, merupakan langkah tepat.
"Konversi MYB TubanPetro mutlak dilakukan untuk optimalisasi aset, yang nantinya mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus meningkatkan daya saing industri hilirnya dalam negeri maupun ekspor," tegas dia.
Kemenperin optimis, jika langkah konversi tuntas, dibarengi sinergi lintas kementerian, maka industri petrokimia nasional akan bergerak lebih cepat. Kemenperin pun terus mempromosikan industri petrokimia.
Saat ini sudah ada tambahan olefin centre dari 2 investor yang diharapkan dalam 2023 sudah bisa mendapatkan tambahan 2 juta ton produk ethylene dan turunannya.
"Kalau TPPI sudah beroperasi penuh, diharapkan dapat mengurangi impor petrokimia sebesar 50%-nya," tandas dia Sigit.
Simak Video "3 Kementerian Blusukan ke Roxy Sosialisasikan Aturan IMEI"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/zlf)
