Jumat, 15 Nov 2019 15:45 WIB
Kemnaker Ajak Industri Aktif Beri Pelatihan Vokasi ke Pekerja
Foto: dok kemnaker
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengajak kalangan industri aktif melakukan pelatihan vokasi kepada pekerja atau calon tenaga kerja. Dengan demikian, kalangan industri bisa mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing sektor sesuai dengan potensi daerah.
"Tak hanya mendapatkan pekerja terampil sesuai kebutuhan industri, pelaku industri juga akan mendapatkan pengurangan pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 128 tahun 2019," ujar Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan Kemnaker Adi Nugraha dalam keterangannya, Jum'at (15/11/2019).
Adi menuturkan peraturan Menteri Keuangan 128 tahun 2019 adalah peraturan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
"Peraturan ini memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi pelaku industri yang memberikan pelatihan vokasi," sebutnya.
Untuk menarik pelaku industri ikut memberikan pelatihan vokasi, lanjut Adi, Kemnaker bersama FKLPI akan mensosialisasikan hal ini di tiap tiap daerah. Sesuai dengan namanya, FKLPI adalah forum koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga pelatihan (Balai Latihan Kerja/BLK) dengan pelaku industri di daerah.
"Pelatihan (nantinya) diselenggarakan di BLK, baik milik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Atau di training center milik perusahaan," ungkapnya.
Sebagai informasi, di seluruh Indonesia terdapat 305 BLK. Hingga tahun 2019, sudah terbentuk FKLPI di 60 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, forum ini telah melatih dan menempatkan sekitar 10 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor industri.
Hasil rapat koordinasi nasional FKLPI di bali, tahun depan ditargetkan pembentukan 60 FKLPI baru dengan target penyelenggaraan pelatihan dua kali lipat dari tahun ini.
Simak Video "Kemenhan-Kemnaker Siap Beri Pelatihan Bela Negara untuk Pekerja Migran"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)
"Tak hanya mendapatkan pekerja terampil sesuai kebutuhan industri, pelaku industri juga akan mendapatkan pengurangan pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 128 tahun 2019," ujar Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan Kemnaker Adi Nugraha dalam keterangannya, Jum'at (15/11/2019).
Adi menuturkan peraturan Menteri Keuangan 128 tahun 2019 adalah peraturan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
Untuk menarik pelaku industri ikut memberikan pelatihan vokasi, lanjut Adi, Kemnaker bersama FKLPI akan mensosialisasikan hal ini di tiap tiap daerah. Sesuai dengan namanya, FKLPI adalah forum koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga pelatihan (Balai Latihan Kerja/BLK) dengan pelaku industri di daerah.
"Pelatihan (nantinya) diselenggarakan di BLK, baik milik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Atau di training center milik perusahaan," ungkapnya.
Sebagai informasi, di seluruh Indonesia terdapat 305 BLK. Hingga tahun 2019, sudah terbentuk FKLPI di 60 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, forum ini telah melatih dan menempatkan sekitar 10 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor industri.
Hasil rapat koordinasi nasional FKLPI di bali, tahun depan ditargetkan pembentukan 60 FKLPI baru dengan target penyelenggaraan pelatihan dua kali lipat dari tahun ini.
Simak Video "Kemenhan-Kemnaker Siap Beri Pelatihan Bela Negara untuk Pekerja Migran"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)
