Kamis, 19 Des 2019 13:54 WIB
Pemerintah Diminta Turun Tangan Lawan Gempuran Baja Impor
Foto: dok. Kemenperin
Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menilai keterlibatan pemerintah tidak dirasakan dalam membantu dunia usaha menghadapi gempuran baja impor.
Direktur Eksekutif IISIA Yerry Idroes menjelaskan bahwa banjirnya impor baja juga terjadi di negara lain. Bedanya di sana pemerintahnya turun tangan.
"Sekarang itu dalam kondisi oversupply itu campur tangan pemerintah di negara lain itu makin tinggi karena kan dia ingin industri dalam negerinya terdorong," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (19/12/2019).
Dia menjelaskan bahwa pengusaha baja sudah sering berbicara ke pemerintah soal kondisi tersebut tapi apa yang dilakukan pemerintah belum dirasakan efektif. Untuk itu pihaknya pun mendesak pemerintah untuk turun tangan.
Lanjut dia, di tengah oversupply baja dunia, ditambah perang dagang, ada perubahan paradigma dalam persaingan usaha, di mana pemerintah di setiap negara sangat berperan dalam rangka menyelamatkan industri baja mereka masing-masing.
"Campur tangan pemerintah itu ya mungkin sampai sekarang kan baja boron sampai 2013 kita masih belum ada juga kebijakan yang efektif. Ada mungkin terlambat gitu. Sampai segini masih nggak efektif. Jadi nggak salah pemerintah harus campur tangan dengan industrinya karena negara lain melakukan itu," teranganya.
Dijelaskannya, China menyiasati harga baja dengan memberikan tax rebate untuk ekspor baja paduan (boron) sebesar 18%. Tax rebate adalah kebijakan pemotongan pajak. Pada praktiknya baja tersebut masuk ke pasar baja karbon. Karena statusnya adalah baja boron maka produk tersebut juga mendapat keringanan bea masuk 0% begitu masuk ke Indonesia.
Simak Video "Jokowi: Impor Baja Sumber Utama Defisit Neraca Perdagangan RI"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
Direktur Eksekutif IISIA Yerry Idroes menjelaskan bahwa banjirnya impor baja juga terjadi di negara lain. Bedanya di sana pemerintahnya turun tangan.
"Sekarang itu dalam kondisi oversupply itu campur tangan pemerintah di negara lain itu makin tinggi karena kan dia ingin industri dalam negerinya terdorong," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (19/12/2019).
Lanjut dia, di tengah oversupply baja dunia, ditambah perang dagang, ada perubahan paradigma dalam persaingan usaha, di mana pemerintah di setiap negara sangat berperan dalam rangka menyelamatkan industri baja mereka masing-masing.
"Campur tangan pemerintah itu ya mungkin sampai sekarang kan baja boron sampai 2013 kita masih belum ada juga kebijakan yang efektif. Ada mungkin terlambat gitu. Sampai segini masih nggak efektif. Jadi nggak salah pemerintah harus campur tangan dengan industrinya karena negara lain melakukan itu," teranganya.
Dijelaskannya, China menyiasati harga baja dengan memberikan tax rebate untuk ekspor baja paduan (boron) sebesar 18%. Tax rebate adalah kebijakan pemotongan pajak. Pada praktiknya baja tersebut masuk ke pasar baja karbon. Karena statusnya adalah baja boron maka produk tersebut juga mendapat keringanan bea masuk 0% begitu masuk ke Indonesia.
Simak Video "Jokowi: Impor Baja Sumber Utama Defisit Neraca Perdagangan RI"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
