.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggantikan Dono Boestami Dirut BPDPKS periode sebelumnya.
Sri Mulyani juga melantik Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko dan Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel di BPDP Kelapa Sawit.
"Jumat tanggal2 Maret 2020 saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya saudara-saudara melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPDPKS adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.
Sri Mulyani menyampaikan tugas sebagai bos baru BPDPKS sangat berat dan penuh tantangan. Apalagi di tengah ekonomi dunia yang tidak tentu seperti sekarang ini. Pasalnya, BPDPKS memberikan kontribusi besar terhadap setoran devisa nasional, tercatat kontribusinya 13,5% atau US$ 22,3 miliar dari total ekspor non migas tanah air.
"Saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55% produksi dunia," jelasnya.
"Selain itu, Industri Sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program Biodiesel 30% (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$8 miliar/tahun," tambahnya.
Tahun 2019, dikatakan Sri Mulyani industri sawit mengalami tekanan yang cukup berat, di mana harga CPO jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya. Hal ini tentu sangat berdampak pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit.
Di samping itu, untuk mengurangi kelebihan stock Crude Palm Oil (CPO) pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan program (B30) mulai 1 Januari 2020 sebagai salah instrumen stabilisasi harga. Program ini berhasil mengangkat harga sampai di atas harga keekonomiannya.
"Saat ini harga CPO di atas US$ 750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Dia melanjutkan perlemahan ekonomi dunia yang terdampak virus corona juga perlu diwaspadai. Sebab, hal tersebut akan mengganggu permintaan CPO dari negar-negara mitra Indonesia, salah satunya China sebagai importir CPO terbesar kedua. Tidak hanya itu, Bos BPDPKS yang baru juga harus meneruskan program peremajaan kebun kelapa sawit seluas 500 hektar dalam tiga tahun ke depan.
"Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan," ungkapnya.
Berikut nama dan daftar jabatan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan yang baru:
1. Drs. Eddy Abdurachman sebagai Direktur Utama pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
2. Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
3. Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
 |
(hek/fdl)
