.webp)
Satgas Lawan COVID-19 DPR RI sempat dicecar soal impor obat tradisional atau jamu asal China. Kritik dilayangkan oleh DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.
Ketua Umum GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi kala itu menuding Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI mengimpor obat tradisional asal China untuk mengobati pasien Corona.
"Saya melihat Satgas DPR RI mengimpor jamu dari luar secara besar, sehingga saya orang Indonesia Ketua GP Jamu saya terus terang keberatan dengan hal ini, karena yang saya tahu formula yang ada di dalam jamu impor itu yang diberikan oleh Satgas DPR RI itu juga kami bisa buat," kata dia Senin (27/4/2020).
Akhirnya kedua belah pihak bertemu untuk saling mengklarifikasi terkait maraknya pemberitaan negatif tentang penyaluran Herbavid-19, obat herbal untuk pasien positif COVID-19 yang dianggap diimpor dari Tiongkok.
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu juga dihadiri oleh para Anggota SATGAS Lawan Covid-19 DPR RI seperti Andre Rosiade, Habiburokhman, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wihadi Wiyanto, serta Arteria Dahlan.
Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasco menjelaskan bahwa selama ini telah terjadi kesalahpahaman atas dugaan impor besar-besaran obat herbal dari Tiongkok yang dilakukan oleh SATGAS Lawan Covid-19 DPR RI. Ia menegaskan Herbavid-19 adalah produk dalam negeri.
"Ada kesalahpahaman yang disampaikan GP Jamu yang menyebut bahwa satgas covid 19 DPR itu memasukkan atau mengimpor besar-besaran jamu berbentuk kapsul. Padahal yang mengimpor dalam bentuk kapsul itu bukan kami," kata Sufmi Dasco dalam pertemuan tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Andre menambahkan telah terjadi kesalahpahaman atas dugaan impor besar-besaran obat herbal dari Negeri Tirai Bambu oleh Satgas Lawan Covid-19 DPR RI. Dia menegaskan Herbavid-19 adalah produk dalam negeri.
"Ada kesalahpahaman yang disampaikan GP Jamu yang menyebut bahwa satgas COVID-19 DPR itu memasukkan atau mengimpor besar-besaran jamu berbentuk kapsul. Padahal yang mengimpor dalam bentuk kapsul itu bukan kami," kata Andre dalam pertemuan tersebut.
Pada pertemuan tersebut, lanjut Andre, pihak GP Jamu mengklarifikasi bahwa tidak ada bahan berbahaya dan terlarang dalam kandungan Herbavid-19. Jadi tak seperti yang ramai diperbincangkan.
"Ibu Ranny juga sudah mengklarifikasi bahwa Herbavid-19 tidak diimpor," sebut Andre.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Respons pengusaha jamu
Terlepas dari isu yang beredar, Andre menjelaskan Satgas Lawan Covid-19 DPR juga menyampaikan dukungan kepada GP Jamu. Kedua belah pihak juga membahas rencana kolaborasi untuk memerangi penyebaran COVID-19 dengan menggenjot produksi jamu herbal di dalam negeri.
"Jadi tadi ada masukan dari kedua belah pihak yang harapannya nanti produksi jamu ini tumbuh dan berkembang di kita," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP GP Jamu mengakui adanya kesalahpahaman terkait informasi yang menyebut adanya impor jamu dari Tiongkok untuk penyembuhan pasien COVID-19. Dia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada DPR.
"Memang kemarin terjadi kesalahpahaman, karena yang saya lihat itu foto dan belum dapat klarifikasi. Saya tidak menyangka menjadi viral. Tapi ya sudah terjadi, dan kita sudah saling sepaham. Hal yang tidak tepat sudah saya sampaikan dengan klarifikasi dan saya mohon maaf," sebutnya.
Pihaknya menyambut positif untuk bersinergi dengan DPR dalam mendukung kemajuan produksi jamu lokal agar tidak mati tergerus zaman.
"Ada beberapa poin yang saya sampaikan agar kita sama-sama kita perbaiki kedepan. Yang terutama kita bersinergi untuk kepentingan dan kemajuan jamu Indonesia yang memang kami akan di-support oleh DPR RI khususnya komisi IX," tambahnya.
(toy/dna)
