Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkap kondisi diskriminasi produk kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia oleh Uni Eropa (UE) yang tak kunjung usai. Para pelaku usaha merasa 'dikeroyok' oleh berbagai aturan yang menyulitkan.
Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengatakan saat ini pihaknya sudah tidak bisa mendapat pinjaman kredit dari bank-bank Eropa. Hal itu disebut karena kampanye yang menyesatkan tentang kelapa sawit.
"Semua banking chain sekarang nggak memberikan kredit kepada palm oil industry. Nggak ada European, American banking satupun yang mau memberikan kredit karena PBB meng-campaign kan dan memberi pressure kepada para pelaku usaha," kata Joko dalam telekonferensi INA Palm Oil, Rabu (20/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, beberapa tahun terakhir bank Jepang juga disebut telah diancam agar tidak memberikan bantuan kepada pelaku usaha sawit Indonesia. Tinggal tersisa bank China dan sedikit dari bank Korea yang mau memberikan pinjaman kredit.
"Jadi sekarang untuk mencari duit, industri palm oil dari China. Paling sedikit dari Korea mereka minjamin ke (industri) palm oil. Jadi kita ini memang sudah dikeroyok dari segi manajemen praktisnya, dari segi politiknya, dari segi trade-nya," ucapnya.
Joko pun tidak tahu bagaimana jika nantinya semua bank menutup pinjaman kreditnya. Untuk itu, ia berharap gerakan untuk mendukung minyak kelapa sawit lebih didorong agar tidak kalah dengan gerakan anti minyak kelapa sawit.
"Kita tidak bisa mendapatkan biaya jadi kita ini sebenarnya sudah isolated (terisolasi) dari segi stakeholder. Jadi seberapa lama kita bisa fight kalau nanti bank China tidak bisa memberikan kredit, bank Korea (tidak bisa memberikan kredit), tinggal bank mana yang bisa?," tayanya.
(ara/ara)