Butuh Regulasi Khusus untuk Hindari Penyalahgunaan Rokok Elektrik

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 05 Jul 2020 19:15 WIB
Rokok Elektrik
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mulai mengawasi tingkat kepatuhan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Hal tersebut melihat dari kinerja penerimaannya di tahun 2019.

Pada tahun 2019, penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp 213,27 triliun atau 102,14% dari target yang dipasang dalam APBN yakni sebesar Rp 208,8 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari cukai.

Direktur Teknik dan Fasilitas Cukai Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 173,4 triliun atau melebihi target yang ditetapkan Rp 165,5 triliun. Di mana, 96% ditopang oleh cukai Industri Hasil Tembakau (IHT).

Meski demikian, industri tembakau tak melulu soal cukai. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkoba Indonesia (GANI) Djoddy Prasetio Widyawan mengatakan, produk ini butuh pengawasan ekstra mengingat maraknya penyalahgunaan rokok elektrik dengan menambahkan narkoba pada liquid vape.

Djoddy mengatakan, pihaknya secara aktif mengkampanyekan "Gerakan Pencegahan Penyalahgunaan Rokok Elektrik" bersama Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) sejak 2019 lalu. Djoddy menjelaskan GANI dan KABAR sudah mensosialisasikan kampanye tersebut di sejumlah kota di Indonesia, seperti Bali dan Bandung. Tujuannya agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan produk ini.

"GANI siap berpartisipasi aktif dalam mengampanyekan bahaya narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Rokok elektrik bukan alat untuk menggunakan narkoba," tegas Djoddy.

Ia menjelaskan semakin maraknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik mengandung narkoba salah satunya terjadi lantaran Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai.

Selanjutnya
Halaman
1 2