.webp)
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk mengurangi beban anggaran negara, penyaluran vaksin Corona akan dibagi dua mekanisme.
Pertama, vaksin gratis bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Di rapat komite nanti ada dua tipe vaksinasi. Satu memakai bantuan pemerintah. Jadi APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan," ungkap Erick dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, mekanisme vaksinasi sendiri. Mekanisme inilah yang ditumpukan untuk mengurangi beban anggaran negara. Pasalnya, nanti masyarakat yang secara finansialnya mampu bisa vaksinasi dengan membeli sendiri.
"Ada juga vaksinasi mandiri, jadi kalau mau bayar sendiri. Kita usulkan ini tidak lain ingin memastikan supaya tidak membebani keuangan negara jangka menengah dan panjang. Karena kalau kita lihat vaksin ini takutnya per 6 bulan atau per 2 tahun mesti vaksin lagi," terang dia.
"Jadi kalau semua dibebankan ke pemerintah takut akan memberatkan makanya tetap ada usulan diputuskan di kemudian hari, ada istilah vaksin mandiri. Sehingga orang-orang yang mampu bisa melakukan vaksin sendiri," sambung dia.
Namun, mekanisme ini belum ditetapkan pemerintah. Ia mengatakan, dua mekanisme ini masih dalam pembahasan Komite Penanganan COVID-19.
"Hal ini memang masih belum jadi keputusan, masih proses karena itu di rapat komite bersama kejaksaan, BPKP, semua pimpinan komite diputuskan ada Perpres pengadaan vaksin. Notabene salah satu isinya akhirnya perusahaan-perusahaan BUMN yang akan melakukan kerjasama. Karena kebetulan kerjasama yang dilakukan kemarin baru Bio Farma dan Kimia Farma," tutup Erick.
Baca juga: Vaksin Corona Bayar Nggak Ya? |
(fdl/fdl)
