Ini Strategi Kemenperin Perkuat Industri Baja Nasional Saat Pandemi

Inkana Putri - detikFinance
Senin, 05 Okt 2020 23:30 WIB
Indonesia punya pabrik baru pengolahan baja untuk menggenjot infrastruktur. Lokasinya di Cikande, Banten.
Foto: Dok. Waskita Karya
Jakarta -

Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkuat industri baja nasional dengan mewujudkan negara mandiri dari impor komoditas tersebut. Hal ini tentu memerlukan kebijakan strategis sehingga permintaan baja tetap tumbuh dan seluruh ekosistem terkait ikut bergerak seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan hampir seluruh negara di dunia saat ini mengalami pelemahan permintaan terhadap produk baja akibat dampak pandemi COVID-19. Terkait hal ini, pemerintah berupaya mencari peluang agar permintaan di sektor industri baja bisa meningkat.

"Kita lihat di Amerika, ada upaya dari industri bajanya menyurati parlemennya untuk mengeluarkan semacam infrastructure bill yang tujuannya untuk mendorong industri baja agar bergerak. Karena pada saat pandemi, hampir seluruh industri baja ini mengalami slow down dan kemudian banyak dijumpai tenaga kerja yang mungkin dijaga, agar tidak terjadi PHK. Ini satu upaya yang besar, jadi disrupsi dari supply chain secara global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Selain itu, Taufiek mengatakan pihaknya telah mendorong industri baja di Tanah Air untuk melakukan inovasi sehingga roda bisnisnya tetap berputar.

"Inovasi jadi bagian kunci keberlangsungan baja kita. Kedua, pemerintah, baik pusat, daerah, BUMN harus mengalokasikan minimal proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian penting penyerapan baja nasional. Itu harus diprioritaskan," tegasnya.

Menurutnya, saat ini jurus yang perlu dikeluarkan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk baja dan pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pasalnya, secara teknis SNI merupakan instrumen yang cukup baik untuk membendung impor, khususnya produk hilir.

"Kalau bahan baku saya kira itu kan hanya di pabrik. Kalau konsepnya SNI itu kan beredar di pasar. Itulah yang menjadi fokus. Industri yang paling hilir yang menjadi perhatian kita harus SNI. Untuk TKDN juga sudah kita upayakan sehingga produksi itu punya TKDN di atas 40%. Otomotif pemerintah, BUMN, harus membeli produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Itu yang menjadi konsentrasi kita," katanya.

Lebih lanjut Taufiek menjelaskan saat ini negara-negara yang berkonsentrasi di sektor industri baja menggunakan skema stimulus untuk mendorong sektor industri bajanya.

"Dengan skema stimulus, diharapkan adanya pertumbuhan permintaan baja. Sikap serupa juga dilakukan Tiongkok. Negara tersebut mengeluarkan bounce sampai sekitar US$ 326 miliar," imbuhnya.

Berdasarkan peta dunia, sebanyak 52% pengguna baja berada di sektor konstruksi dan bangunan. Selanjutnya, 16% di equipment/machining, 12% di sektor otomotif, 10% di household, dan 3% di sektor lainnya seperti alat elektronik.

"Ini adalah gambaran besar mengapa infrastruktur menjadi penting untuk didorong dana pemerintah," ungkapnya.

Taufik memaparkan industri baja perlu diprioritaskan karena dinilai sebagai mother of industry, yang produksinya digunakan sebagai bahan baku untuk sektor lainnya. Sehingga konsep pengembangan industri yang perlu dibangun harus berfokus pada peningkatan utilisasi industri.

"Jadi kita tumbuhkan sektor industri baja ini karena demand yang selalu ada, sehingga ekonomi tetap bergerak," pungkasnya.

(mul/ega)