3 Fakta Penting Asing Bisa Kuasai Bisnis Senjata RI Berkat Omnibus Law

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 12 Okt 2020 20:00 WIB
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar pameran industri alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dalam negeri. Menhan Prabowo Subianto mengatakan pameran tersebut adalah salah satu upaya untuk mengandeng swasta dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.
Foto: Lisye/detikcom
Jakarta -

Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, investor asing makin dimanjakan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya untuk menanamkan modal di usaha yang sebelumnya dilarang.

Kini pemodal asing diperbolehkan untuk menanamkan modal ke industri pertahanan keamanan nasional. Investasi asing diperbolehkan untuk memproduksi senjata dan peralatan perang di Indonesia padahal sebelumnya dilarang.

Dihimpun dari catatan detikcom, begini 3 fakta penting soal investor asing bisa bisnis senjata di Indonesia.

1. Awalnya Dilarang, Omnibus Law Mengizinkan

Menurut Direktur Center of Development Studies dan Tenaga Ahli DPR-RI Adhi Azfar hal itu bisa terjadi karena adanya perubahan UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang ada di dalam UU Cipta Kerja, tepatnya yang tercantum dalam pasal 12.

"Kini terbuka peluang penanaman modal asing pada Industri Pertahanan Keamanan Nasional. Ini termaktub dalam Pasal 12, perubahan UU Penanaman Modal," kata Adhi dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Dalam pasal 12 UU 25 tahun 2007 dijelaskan bahwa industri senjata dan peralatan perang dilarang untuk dimodali investor. Kini di dalam UU Cipta Kerja pasal 12 ketentuan tersebut dihapus dan menambahkan beberapa poin mengenai daftar sektor yang dilarang mendapatkan modal asing.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2