.webp)
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) menegaskan tak mengusulkan pembebasan pajak alias pajak 0% untuk pembelian mobil baru yang ditolak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menjelaskan yang diusulkan oleh pihaknya adalah relaksasi atau keringanan pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 50%.
"Jadi usulan kita adalah relaksasi untuk bukan semua pajak, hanya salah satu pajak yaitu yang PPnBM, ya 50% saja," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (19/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya pun tak tahu menahu soal usulan pajak 0%. Yang jelas pihaknya mengajukan keringanan PPnBM melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Saya nggak ngerti, saya nggak pernah mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Saya bicaranya dengan Kementerian Perindustrian, jadi kami berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian. Makanya kan semua orang teriak-teriak yang wartawan tulis 0% saya juga nggak ngerti," paparnya.
Nangoi menegaskan pihaknya tidak meminta bantuan pemerintah yang macam-macam. Pelaku industri otomotif hanya ingin mendapatkan keringanan pembayaran pajak.
"Kita kan nggak minta support dalam arti kita minta tolong dikasih duit, nggak, yang kita minta itu adalah kontribusi kami ini sementara tolong dikasih relaksasi sehingga kami boleh membayar pajak cuma 50%," tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut tidak akan membebaskan pajak mobil baru. Menurutnya, dalam waktu dekat tidak ada rencana dan pembahasan mengenai hal tersebut.
"Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2020 yang disiarkan lewat Youtube Kementerian Keuangan, Senin (19/10/2020).
Menurutnya, sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada semua sektor, termasuk industri yang sangat tertekan akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, pihaknya akan terus mengevaluasi keseluruhan insentif yang telah diberikan ke berbagai sektor agar tetap menimbulkan keadilan.
(toy/dna)
