Ketahuan! Perakit iPhone Pekerjakan Nyaris 5.000 Pelajar

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 09 Nov 2020 22:46 WIB
iPhone 12
Foto: Adi Fida Rahman/detikINET
Jakarta -

Pabrik perakit iPhone, Pegatron ketahuan mempekerjakan 4.938 pelajar magang. Hal itu diungkapkan oleh pihak Apple.

Melansir Reuters, Senin (9/11/2020), Apple menemukan perusahaan tersebut melanggar kode etik pemasok Apple dengan meminta siswa magang untuk bekerja pada shift malam atau lembur.

Pegatron telah salah mengklasifikasikan siswa magang dan memalsukan dokumen untuk menyamarkan pelanggaran, dan dalam beberapa kasus juga melanggar kode dengan mengizinkan siswa melakukan pekerjaan yang tidak terkait dengan jurusan mereka.

Pegatron adalah salah satu dari sedikit pabrikan Taiwan di pulau itu, bersama Foxconn yang mendominasi rantai perakitan iPhone.

"Beberapa minggu yang lalu, kami menemukan Pegatron, salah satu pemasok Apple di China melanggar Kode Etik Pemasok Apple dalam administrasi program studi kerja siswa," kata pihak Apple dalam sebuah pernyataan.

"Apple telah menempatkan Pegatron dalam masa percobaan dan Pegatron tidak akan menerima bisnis baru dari Apple sampai mereka menyelesaikan semua tindakan korektif yang diperlukan," jelas Apple.

Pegatron sekarang telah memecat eksekutif dengan pengawasan langsung dari program tersebut.

"Orang-orang di Pegatron yang bertanggung jawab atas pelanggaran berusaha keras untuk menghindari mekanisme pengawasan kami," kata Apple.

Pegatron mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pekerja mahasiswa di kampus Shanghai dan Kunshan ditemukan bekerja tanpa mematuhi aturan dan peraturan setempat. Mereka sekarang telah ditarik dari jalur produksi dan diberi kompensasi yang layak.

Apple dan pemasoknya telah dituduh melakukan praktik perburuhan yang buruk di masa lalu, tetapi perusahaan AS tersebut telah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan merilis ulasan tahunan rantai pasokan iPhone.

Pada 2017, Apple dan Foxconn mengatakan sejumlah kecil siswa ditemukan bekerja lembur di salah satu pabrik China terakhir, melanggar undang-undang ketenagakerjaan setempat

(toy/hns)