Aturan TKDN Pemerintah Dinilai Belum Manjur Tekan Impor

Industri dalam negeri masih banyak yang terpukul oleh banjirnya produk impor. Peraturan Presiden (Perpres)TKDN (Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri) dinilai masih belum optimal. Hal ini terjadi pada penyerapan pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Ekonom INDEF Enny Sri Hartatarti berpendapat, produk dalam negeri masih rendah diserap. Dia mengatakan, sejatinya kebijakan TKDN sudah bisa optimal dijalankan dan menjadi tameng untuk melindungi industri dalam negeri.

"Seharusnya dengan kebijakan TKDN itu berarti kita bisa menerapkan Non Tarif Management atau NTM [Non Tarrif Measure] dan ini lumrah dilaksanakan berbagai negara di dunia untuk melindungi industri dalam negeri mereka," kata Enny, Selasa (17/11/2020).

Dia mengatakan, seharusnya pengadaan barang untuk pemerintah dan BUMN tidak hanya mengandalkan harga yang murah tapi juga kualitas. Karena berdasarkan pengalaman, produk impor harganya cendeung lebih murah.

"Kalau LKPP hanya prioritas harga murah, importasi material atau barang lainnya akan membanjiri pasar kita, terutama misal dari China atau negara lain yang lebih efisien. Maka produsen atau industri lokal kalah lebih dulu. Jadi patokannya jangan harga murah, lihat juga sisi kandungan lokalnya, dan tentu kualitas," kata Enny.

Sementara itu, Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan, pihaknya adalah salah satu yang terpukul karena barang impor. Dia mengatakan, pengadaan kebutuhan sekolah di Indonesia hampir dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestik. "Saya yakin, Presiden Jokowi paham kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun," kata Sobur.

Sementara itu, Wakil Presiden PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia Heru Satoso menegaskan keberpihakan politik kepada industri nasional di tengah hantaman pandemi sangat diharapkan. Tanpa uluran bantuan dan keberpihakan pasar, manufaktur lokal yang telah membangun kedalaman industri akan sulit bertahan.

"Pemerintah harus melihat mana yang paling mendesak untuk jangka pendek, menengah, dan panjang penyelamatan pelaku industri dan bisnis dalam krisis saat ini. Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadis dan membuka selebar-lebarnya pelaku industri yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan investasi apalagi kedalaman industri," tegas Heru.